jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Jaminan Pensiun, Kesinambungan Perlindungan

Oleh: Adhi Kristian, S.H. (Peneliti Hukum Martabat) 17 February 2012

Institut Jaminan Sosial Indonesia mengadakan  Seminar bertema, “Jaminan Pensiun Wajib: Apa dan Bagaimana Skenarionya?” di Hotel Bidakara, Jakarta, (15/02). Acara dihadiri 3 (tiga) pembicara, dan sekitar 50 peserta yang sebagain besar berasal dari perusahaan penyelenggara Dana Pensiun (DP).

Jaminan Sosial yang Berkesinambungan

Pramudya I.B, FSAI, AAAIJ, Aktuaris dari PT. Jamsostek, selaku pembicara pertama, mengungkapkan bahwa, dengan adanya program jaminan pensiun bagi tenaga kerja yang diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) menuju perlindungan yang berkesinambungan,.

“Program Jamsostek hanya memberi perlindungan bagi peserta usia produktif 15-55 tahun. Perlindungan berupa manfaat layanan yaitu Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), dan manfaat tunai yang diberikan secara lump sum, yaitu Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun memasuki usia pensiun umur 55 tahun, pekerja tidak mendapat perlindungan,” tambahnya.

Untuk menjamin terselenggaranya sistem jaminan pensiun yang berkesinambungan diperlukan desain yang matang. Ia menjabarkan komponen-komponen yang perlu mendapat perhatian, yaitu sistem pensiun, usia pensiun normal, minimum masa iuran, minimum replacement rate, maksimum replacement place, minimum manfaat pensiun, faktor penghargaan atas kelebihan minimum masa iuran, dan upah yang diperhitungkan.

Menurutnya, penyelenggaraan program pensiun yang berkesinambungan, akan dihadapkan pada banyak tantangan, yaitu:

  1. Desain program dan manfaat, harus harmonis dengan program DPPK, DPLK, pengaturan pesangon, dan peraturan perundang-undangan terkait.
  2. Pembiayaan harus berkelanjutan (sustainable), terjangkau dan layak; perlu memperhatikan daya beli pemberi kerja yang juga melakukan pembiayaan untuk program JHT, DPPK/DPLK dan pesangon; dan juga daya beli tenaga kerja di sektor formal dan informal.
  3. Cakupan kepesertaan harus memperhatikan kolektifitas iuran peserta (minimal 15 tahun), dengan memperhatikan kondisi fluktuasi tenaga kerja yang sangat tinggi, dan masa transisi untuk tenaga kerja yang memiliki masa kerja kurang dari 15 tahun.

SJSN yang Komperhensif dan Intergratif

Drs. Timoer Soetanto, AK, ChFc, CLU, sebagai pembicara kedua, menegaskan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menuju SJSN yang komperhensif dan terintergrasi.

Harimonisasi ini bertujuan untuk memberi kepastian kepada peserta atas hak jaminan sosial, mengeliminasi peraturan yang tumpang tindih; mensinkronkan program, manfaat, dan kontribusi; dan menjamin sustainable program.

Anggota DJSN, dari unsur APINDO tersebut, menyoroti mengenai perlunya sinkronisasi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU SJSN. Karena, Menurut Timoer, ada permasalahan krusial dalam UU Ketenagakerjaan terkait pengaturan imbalan PHK.  

Imbalan PHK memberatkan pemberi kerja. Imbalan PHK untuk masa kerja 4 tahun yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tertinggi  dibanding negara lain. Ditambah iuran jaminan sosial yang sebagain besar ditanggung pemberi kerja,  membuat kontribusi pemberi kerja dalam perlindungan pekerja menjadi sangat tinggi.  

Timoer menambahkan, respon pemberi kerja atas imbalan PHK, kontraproduktif dengan SJSN. Karena imbalan PHK yang tinggi, pemberi kerja cenderung berusaha untuk melakukan outsourcing, mempekerjakan Pekerja Kontrak, mengubah status seluruh Pekerja Permanen menjadi Pekerja Kontrak, merotasi Pekerja Kontrak setiap periode akhir masa kontrak, menangguhkan pendanaan atas pencadangan kewajiban Imbalan PHK, meninjau kembali kebijakannya penyelenggaraan dana pensiun.

Pelajaran Untuk Indonesia

Prof. Hasbullah Thabrany, dari Institut Jaminan  Sosial Indonesia, memaparkan jaminan pensiun di berbagai negara, untuk menunjukan bahwa jaminan pensiun wajib merupakan praktik lazim di berbagai negara.

Ada 4 jenis pensiun yang lazim berjalan, yaitu: Pensiun dasar, Populasi khusus, Pensiun minimum, dan Bantuan sosial. “Ada 10 dari 24 Negara OECD yang menjalankan pensiun dasar,” tambah Hasbullah mencontohkan.

Ia juga mengkritisi adanya ketidakadilan penyelenggaraan jaminan pensiun di Indonesia. Hanya pegawai negeri yang memiliki program jaminan pensiun, dibayarkan menggunakan uang rakyat (APBN). “Program Bantuan Sosial (BLT) sebesar Rp.100 ribu/bulan, hanya untuk orang miskin, tidak targetted lansia. Program JHT pegawai swasta tidak memadai. DPPK dan DPLK, berdasar UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, membuktikan kegagalan pasar, hanya sekitar 1 juta orang yang memiliki DB, selama 20 tahun beroperasi,” paparnya. (AK)

 

© Martabat, Februari 2012

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Jaminan Pensiun, Kesinambungan Perlindungan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/jaminan_pensiun_kesinambungan_perlindungan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019