jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Evaluasi 30 Hari Penyelenggaraan JKN

Oleh: A.A.Oka Mahendra, dan Asih Eka Putri (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan dan Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 06 February 2014

Memperingati satu bulan implementasi JKN, terdapat dua diskusi evaluasi penyelenggaraan program JKN. Diskusi pertama diselenggarakan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada Selasa (4/2). Diskusi kedua diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada keesokan harinya (5/2).

Terungkap 4 Tantangan JKN

Dalam diskusi berjudul “Implementasi Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Tanpa Batasan: Mendorong Optimalisasi Pelayanan BPJS Kesehatan” yang diselenggarakan oleh KAJS, teridentifikasi empat tantangan besar implementasi JKN. Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufran, turut menghadiri acara ini. Selain Wamenkes RI, diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Pertahanan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), organisasi buruh, mahasiswa fakultas hukum dari berbagai universitas, dan media baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, tak satupun perwakilan BPJS Kesehatan hadir dalam acara ini.

Tantangan terbesar penyelenggaraan JKN adalah masih banyaknya peraturan teknis operasional yang belum diundangkan. Peraturan yang sudah ada pun masih memiliki banyak kekurangan. Wamenkes RI, Prof Ali Ghufran, mengakui hal tersebut. “Peraturan JKN yang sudah dibuat masih banyak yang ‘bolong’. Maklum, pembuatan peraturan tersebut agak dipaksakan mengingat pelaksanaan JKN sudah dekat.” Ungkap beliau. Namun Wamenkes berjanji akan mengatasi masalah tersebut secara bertahap.

Salah satu peraturan yang diakui banyak kekurangan adalah Permenkes No.69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan. “Penambalan” pertama peraturan tersebut oleh Surat Edaran (SE) Menkes RI No.31 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, dua minggu sejak penyelenggaraan JKN.

Namun perbaikan melalui surat edaran ini justru menimbulkan permasalahan baru. Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SE tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperbaiki Permenkes. Permenkes berlaku umum bagi seluruh lembaga/instansi/perorangan yang terkait. Sedangkan, SE hanya berlaku untuk memberikan instruksi dilingkungan kementeriannya. Dengan demikian, SE tidak bisa memberikan instruksi kepada seluruh RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama RS swasta.

Menurut konsultan Hukum Jaminan Sosial Martabat, Nurnisa Hairini, solusi terbaik adalah merevisi total permenkes tersebut. Alternatif lain, mencabut dan mengundangkan kembali Permenkes baru.

JKN belum sejalan dengan dengan paradigma pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu Paradigma Sehat. JKN masih sangat menitikberatkan pelayanan kuratif dan promotir. “Anggaran kesehatan untuk program promotif dan preventif sangat kecil”, kata salah seorang dokter dalam diskusi tersebut. Hal ini juga tercermin dari pembayaran kapitasi ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang cukup rendah.

Tarif pelayanan kesehatan JKN masih banyak yang irasional. Konsultan Hukum dan Jaminan Sosial Martabat mengungkapkan, tarif pelayanan sirkumsisi (Rp5,3juta) dua kali lebih besar dibandingkan biaya persalinan normal (2,7juta). Persalinan normal membutuhkan sumber daya kesehatan (tenaga medis, obat, bahan medis habis pakai, lama rawat, dll) yang lebih besar dibandingkan prosedur sirkumsisi. Selain itu, tenaga medis menghadapi risiko yang jauh lebih besar untuk menolong persalinan normal dibandingkan prosedur sirkumsisi. Dengan demikian, besaran tarif tersebut perlu ditinjau kembali.

Tidak sesuainya penggantian biaya pelayanan kesehatan, juga mengakibatkan perubahan pola pemberian obat bagi pasien penyakit kronis. Ketua KAJS, Said Iqbal, mengatakan ”Sejak implementasi JKN, banyak dokter yang meresepkan obat penyakit kronis hanya untuk satu minggu. Sedangkan, sebelumnya mereka mendapatkan obat untuk satu bulan”.

Pasien penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker, mengkonsumsi obat secara rutin setiap harinya seumur hidup. Perubahan pola pemberian obat ini terjadi karena minimnya biaya penggantian pelayanan kesehatan. Sehingga, dokter mengurangi jumlah pemberian obat. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya masyarakat yang paling dirugikan.

Permasalahan besaran tarif ini disinyalir akibat belum adanya standar pelayanan medis untuk penatalaksanaan pasien. Seharusnya, sebelum membuat tarif, tim National Casemix Centre (NCC) terlebih dahulu menyepakati standar pelayanan medis dengan asosiasi dokter dan tenaga medis lainnya.” jelas dr. Marius dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI).

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Dengan kondisi tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia menghadapi ketimpangan (inequity) jangkauan pelayanan kesehatan antara daerah yang satu dengan yang lain. Sistem JKN yang baik tidak akan memiliki arti jika tidak diimbangi dengan keterjangkauan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, khususnya wilayah terpencil. Kemenkes RI memang telah menetapkan kompensasi yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk wilayah-wilayah yang masih minim fasilitas kesehatan. Namun, hal tersebut tidak cukup. Pembangunan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sarana dan prasarananya sangat diperlukan.

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah dan BPJS Kesehatan memerlukan kontribusi pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan JKN. Pembuatan payung hukung yang kuat, sinergis, dan operasional tentu akan mempermudah jalannya penyelenggaraan JKN.

Menko Kesra  Agung Laksono, harapkan: “Indonesia jadi Negara sukses laksanakan Jaminan Sosial”.

Menko Kesra Agung Laksono

Menko Kesra, Agung Laksonomengemukakan bahwa tidak banyak Negara di dunia yang sukses dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan. Tidak sedikit Negara yang gagal. Ia berharap agar Indonesia menjadi salah satu Negara yang sukses dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, seperti Korea.Hal itu disampaikan pada pembukaan pertemuanEvaluasi 30 Hari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan” yang diselenggarakan oleh DJSN di Jakarta.

Menurut Agung Laksono situasi “learning by doingyang dihadapi BPJS Kesehatan sekarang jauh lebih sulit dibandingkan jika BPJS Kesehatan  melakukan “learning before doing”.

Pada kesempatan tersebut, Agung Laksono meminta agar  masalah kepesertaan, pembiayaan berdasarkan Ina CBG dan sosialisasi, segera diatasi satu persatu.

Menanggapi antusiasme masyarakat untuk menjadi Peserta program Jaminan Kesehatan, Agung Laksono menyatakan bahwa pendaftran Peserta baru ke BPJS Kesehatan sekitar 20.000  tiap hari  itu “harus dilihat sebagai sumber pendapatan dan subjek yang harus dilayani”.

Agung Laksono mengharapkan universal coverage jaminan kesehatan bisa dicapai sebelum 2019.

Sementara itu, Menko Kesra juga tidak menutup mata terhadap  keluhan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit seperti: keluarga Penerima Bantuan Iuran menerima pelayanan atau tidak, gelandangan dan pengemis (gepeng) yang belum tercover sebagai Penerima Bantuan Iuran.

Ia menghimbau agar swasta dapat menjadi sponsor  untuk mengikut sertakan gepeng dalam program Jaminan Kesehatan.

Sebelumnya pada kesempatan tersebut, Ketua DJSN Chazali Situmorang melaporkan bahwa “evaluasi dilakukan mingguan oleh DJSN untuk mengidentifikasikan masalah yang terjadi dan merumuskan solusinya”.

Peserta yang diundang dalam acara tersebut terdiri atas unsur Kementerian/lembaga terkait, tokoh jaminan sosial, anggota DJSN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Profesi, Asosiasi fasilitas Kesehatan, Serikat Pekerja, LSM dan konsultan.

Para pembicara dalam acara tersebut berturut- turut adalah Ketua PB IDI, Ketua Umum Persi, Ketua IAI, KAJS, YLKI, Dirjen BUK Kemkes, Ketua Dewan pengawas BPJS Kesehatan.

Para pembicara pada intinya mengemukakan berbagai persoalan pada tataran kebijakan, regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Masalah tersebut perlu diklasifikasi mana yang  berupa gejala dan mana yang akar persoalan. Selanjutnya ditentukan skala prioritas penyelesaiannya secara sistimatis agar masyarakat menaruh kepercayaan terhadap BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Evaluasi 30 Hari Penyelenggaraan JKN
http://www.jamsosindonesia.com/forum/evaluasi_30_hari_penyelenggaraan_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019