jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - DJSN Ngebut Menyusun Peraturan Pelaksanaan UU BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 08 April 2013

Minggu lalu DJSN tampak sangat sibuk. DJSN paling sedikit melaksanakan dua kali pertemuan dengan mengundang instansi terkait, badan penyelenggara jaminan sosial untuk membahas Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan UU BPJS.

Selasa 2 April 2013 DJSN menggelar pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga,sebagai pelaksanaan Pasal 51 ayat(4) UU BPJS.

FINALISASI

drg.Moeryono Aladin,SIP,SH,MM selaku pimpinan rapat menjelaskan kepada jamsosindonesia.com bahwa RPP tersebut sudah mencapai tahap finalisasi.Tinggal menampung usulan penyederhanaan mekanisme hubungan antar lembaga.

Usulan tersebut  diajukan oleh pemangku kepentingan agar pelaksanaan hubungan antara lembaga lebih fleksibel namun tetap dalam koridor UU BPJS.

Moryono mengharapkan dalam satu kali pertemuan lagi RPP tersebut telah dapat dirampungkan dan segera disampaikan kepada Pemerintah untuk diproses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada hari yang sama DJSN menyelenggarakan diskusi mengenai integrasi jaminan kesehatan daerah menuju jaminan kesehatan nasional.

INTEGRASI JAMKESDA

Diskusi  tersebut dilaksanakan menurut  DR. Adang Setiana,MSc selaku Ketua Tim Ketua Tim dilatar belakangi oleh ketentuan UU Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Selain itu dengan telah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang mulai operasional 1 Januari 2014. Pemerintah sendiri mencanangkan pencapaian kepesertaan menyeluruh jaminan kesehatan pada tahun 2019. Karena itu proses intergrasi jamkesda/PJKMU harus selesai paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.

Pada diskusi tersebut dibahas aspek regulasi, kelembagaan, dan kepesertaan.

Adang menambahkan ada 5 hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut yaitu:siapa yang menanggung PBI yang belum tercover dalam APBN,langkah koordinasi dengan Pemda, penetapan target pengintegrasian, penyusunan pedoman pengintegrasian dan antisipasi aspek hukum mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-III/2005.

Salah satu masalah yang cukup hangat dibicarakan dalam diskusi ialah mengenai istilah “integrasi” Jamkesda/PJKMU ke Jaminan Kesehatan Nasional.

UU SJSN dan UU BPJS tidak mengenal istilah”integrasi”. Yang digunakan dalam UU SJSN adalah sinkronisasi. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 07/PUU-III/2005 menyatakan daerah dapat menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sepanjang sejalan dengan UUSJSN.

Menanggapi pandangan tersebut Adang menyatakan akan mendalami lebih lanjut dan menyerahkan pembahasannya kepada Tim Kecil.

MENYAMAKAN PERSEPSI

Kemudian tanggal 4 April 2013,DJSN mengadakan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga,badan penyelenggara jaminan  sosial dan para pakar untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang  Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat(6) UU BPJS yang menentukan”Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Drs.Timur Soetanto,ChFC,CLU,Ketua Tim Adhoc Pengelolaan Program Jaminan Sosial sebagai pimpinan pertemuan hari itu,menyampaikan kepada jamsosindonesia.com bahwa pertemuan hari itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pemangku kepentingan mengenai pokok-pokok materi muatan yang perlu diatur dalam RPerpres tersebut.

RPerpres tersebut nantinya akan mengatur bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial.Di dalamnya secara jelas ditentukan bentuk dan isi laporan program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan bentuk dan isi laporan pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Timur mengakui masih diperlukan beberapa kali pertemuan lagi untuk merampungkan Rancangan Perpres.Masalah yang terkait dengan soal teknis pelaporan perlu didiskusikan lebih mendalam  dengan pemangku kepentingan terutama dengan badan penyelenggara,agar rumusan ketentuannya aspiratif,dan dapat dilaksanakan,kata Timur menambhakan.

NGEBUT

DJSN betul-betul ngebut untuk menyelesaikan penyususunan peraturan pelaksanaan UU BPJS. Kita dikejar waktu,kata Ketua DJSN Chazali Situmorang ditengah-tengah kesibukannya mengikuti pertemuan.

Oktober ini  peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan diharapkan dapat dirampungkan.

Meskipun kita ngebut tetapi tetap menjaga kualitas Rancangan yang kita hasilkan,dan nantinya Rancangan peraturan pelaksanaan yang dihasilkan DJSN akan diserahkan kepada Pemerintah untuk diproses sesuai dengan  UU Nomor 12 Tahun 2012,imbuh Chazali Situmorang.(OM).

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
DJSN Ngebut Menyusun Peraturan Pelaksanaan UU BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/forum/djsn_ngebut_menyusun_peraturan_pelaksanaan_uu_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019