jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Belum Ada Kesepakatan Tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 05 July 2013

Jamsosindonesia.com, Jakarta 5 Juli 2013.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU BPJS untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2013 ialah belum disepakatinya besaran Iuran Jaminan Kesehatan. Masalah tersebut mengemuka pada pembahasan Sinkronisasi Regulasi dalam Komisi I Rakernas SJSN 2013, yang diselenggarakan tanggal 3 Juli 2013 di Jakarta.

Menurut  Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi, proses penetapan besaran Iuran Jaminan Kesehatan tersebut telah melalui 5 (lima) kali pembahasan antara DJSN dengan Kemenakertras dan BP LKS Tripartit Nasional dan 3 (tiga) kali antara Kemennakertrans dengan BP LKS Tripartit Nasional.

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang ditawarkan dalam pembahasan sebagai berikut:

Bagi PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunan sebesar 5%/keluarga dari gaji pokok dan tunjangan dengan ketentuan 2% ditanggung oleh PNS, TNI, POLRI dan Pensiunan yang bersangkutan, dan 3% ditanggung oleh Pemerintah.

Menunggu Kesepakatan Tripartit

Bagi Pekerja Penerima Upah diusulkan 5 % dari upah/keluarga, namun mengenai pembagian pembayaran oleh Pekerja dan Pemberi Kerja masih menunggu Kesepakatan LKS Tripartit Nasional.

Ditambahkan bahwa batas atas untuk Pekerja Penerima Upah swasta ditetapkan 2x PTKP-K1(Penghasilan Tidak Kena Pajak-Berkeluarga anak 1) sebesar Rp. 4.725.000,- sedangkan batas bawah adalah sebesar UMK di masing-masing Kabupaten.

Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah nilai nominal/orang diusulkan Rp. 25.500,- untuk Rawat Inap Kelas 3, Rp. 42.500,-/orang untuk Rawat Inap Kelas 2 dan Rp.59.500,- untuk Rawat Inap Kelas 1.

Sampai sekarang  Pengusaha/Pemberi Kerja belum mentukan sikap mengenai besaran iuran Jaminan Kesehatan yang menjadi kewajibannya, dan meminta waktu untuk melakukan pembahasan secara internal terlebih dahulu.

Sedangkan Pekerja sepakat mengiur sebesar 3% dengan ketentuan yang membayarkan Iuran adalah Pemberi Kerja

Pemerintah mengharapkan masalah besaran Iuran Jaminan Kesehatan ini segera dapat disepakati.

Pemerintah menawarkan 3 alternatif besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah untuk dipilih salah satu yaitu:

  1. Pemberi Kerja menanggung 2%, dan Pekerja 1% untuk Pekerja Lajang.
    Pemberi Kerja menanggung 4%, dan Pekerja 1% untuk Pekerja berkeluarga.
  2. Pemberi Kerja menanggung 2,5%, dan Pekerja 0,5 % untuk Pekerja lajang.
    Pemberi Kerja menanggung 4,5%, dan Pekerja 0,5 % untuk Pekerja berkeluarga.
  3. Pemberi Kerja menanggung 4 %, dan Pekerja 1% dengan tidak membedakan Pekerja lajang atau berkeluarga.

Apabila masalah besaran Iuran Jaminan Kesehatan disepakati,maka RPerpres tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan,dapat segera ditetapkan. Dalam Rakernas SJSN 2013 juga muncul usul agar pengaturan besaran Iuran Jaminan Kesehatan disatukan dalam revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggap masih mangandung beberapa kelemahan .

3 Masalah Lain

Masalah lainnya yang membayangi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan SJSN pada 1 Januari 2014 yang mengemuka dalam Rakernas  ialah beban Pemerintah selaku Pemberi Kerja bagi PNS, TNI, POLRI dan Pensiunan untuk membayar antara 9,24 %-14,74 % dari Gaji/Upah yang diterima.

Kesulitan dalam menetapkan manfaat program dan besaran Iuran untuk JKK, JKM, JHT dan JP mengingat saat ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara program Jaminan Sosial bagi  PNS, TNI, POLRI dan swasta.

Selain itu Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara (Swasta) dapat berganti,sehingga mempengaruhi keberlanjutan pembayaran Iuran JP Bagai Pekerja Penerima Upah bukan pada Penyelenggara Negara. (OM)

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Belum Ada Kesepakatan Tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/belum_ada_kesepakatan_tentang_besaran_iuran_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019