jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Belajar JKN dari Ahli: Menjangkau Pekerja Di Sektor Informal

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 06 October 2013

Memikirkan nasib pekerja di sektor informal, Kementerian Kesehatan dan Bappenas menggelar Forum Pembelajaran Tingkat Tinggi Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada Pekerja di Sektor Informal selama tiga hari di Hotel Amabarrukmo Yogyakarta (30/9-2/10).  Forum Tingkat Tinggi ini menghadirkan para pakar dari lima negara yang tengah membangun program jaminan kesehatan semesta, yaitu  Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, dan Vietnam dan para pakar jaminan sosial dari lembaga-lembaga pembangunan internasional. Hadir wakil-wakil  dari lima lembga internasional, yaitu Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia (World Bank), Joint Learning Network (JLN), Badan Kerjasama Pembangunan Jerman (GIZ), dan Badan Kerjasama Pembangunan Australia (Ausaid). Forum  didukung oleh proyek Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening (AIPHSS) dan diselenggarakan bersama Fakulatas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Ali Ghufron menyampaikan dalam jumpa pers bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dilaksanakan sesuai jadual pada 1 Januari 2014.  Lebih lanjut Wamenkes menyatakan optimis program akan berjalan sesuai rencana. 

“Yang perlu diingat adalah cakupan semesta program jaminan kesehatan bukan akan tercapai pada 1 Januari 2014,” Wamenkes menegaskan.

Pada saat itu, untuk pertama kali BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan Program JKN bagi 121 juta penduduk, yaitu mereka yang telah menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek, peserta Askes, peserta Jamkesmas, dan Anggota POLRI dan Prajurit TNI. 

“Menyongsong 1 Januari 2014, Pemerintah telah menyiapkan 19,9 trilyun rupiah untuk pembayaran iuran JKN bagi 86,7 juta jiwa penduduk miskin dan tidak mampu.  Di dalamnya telah tercakup sebagian pekerja di sektor informal yang berpendapatan rendah.  Masih terdapat sekitar 30 juta pekerja di sektor informal yang belum terjangkau,” Prof Ghufron menambahkan.

Selanjutnya Wamenkes mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan dan Pemerintah berkewajiban untuk secepatnya memperluas kepesertaan JKN hingga menjangkau seluruh penduduk pada tahun 2019.  Pada tahap perluasan ini, jumlah terbesar adalah pekerja di sektor informal yang mencapai dua pertiga tenaga kerja di Indonesia.  Perluasan kepada pekerja di sektor ini mengancam keberlangsungan pendanaan JKN karena pekerja di sektor informal tidak terorganisir dan tersebar sehingga pengumpulan iuran sulit dan berbiaya tinggi.  Lebih lagi, pekerjaan mereka pda umumnya tidak permanen sehingga pendapatannya berfluktuasi, dan pada akhirnya keteraturan pembayaran iuran sulit dilaksanakan.

“Oleh karenanya, Forum ini digelar untuk mendapatkan masukan-masukan operasional dari negara-negara yang telah berpengalaman menyelenggarakan program JKN bagi pekerja di sektor informal dan teori-teori yang perlu diperhatikan saat menyusun kebijakan”, ujarnya.

4 Pilihan Kebijakan

“Secara teoritis terdapat empat pilihan kebijakan untuk mendanai JKN bagi pekerja yang tidak menerima upah dan tidak miskin”, papar Joseph Kutzin, ahli jaminan kesehatan WHO. 

Pilihan pertama adalah mewajibkan setiap pekerja tidak menerima upah dan tidak miskin untuk mengiur program jaminan kesehatan.  Jika mampu mengumpulkan iuran dari para pekerja yang tersebar dan berpendapatan tak tetap, model ini paling mendekati prinsip ekuitas karena pekerja membayar iuran sesuai pendapatannya.  Selain itu, pemerintah tak perlu menyubsidi sehingga dampak terhadap fiskal kecil sekali.

Tetapi Kutzin mengingatkan,  “Tak satu negara pun mampu memaksa seluruh pekerja di sektor ekonomi informal untuk mengiur secara teratur”.  Terlalu mahal, perlu dana besar untuk menjangkau mereka dan untuk mengumpulkan uang dari kantongnya.  Pada akhirnya biaya untuk menjangkau kelompok pekerja ini akan berdampak juga pada fiskal pemerintah.  Para pekerja yang mengelak untuk mengiur, akan tak terlindungi dan terancam jatuh miskin karena harus menanggung sendiri seluruh biaya pelayanan kesehatannya.

Kebalikan dari mewajibkan pekerja membayar seluruh besaran iuran, adalah Pemerintah membayari iuran JKN bagi seluruh pekerja tidak menerima upah atau pekerja mandiri yang tidak miskin.  Contoh pilihan kedua ini adalah Program “Thai Universal Coverage”.  Sejak tahun 2000 Pemerintah Thailand menyelenggarakannya dan kini seluruh penduduk Thailand telah terjamin oleh programJKN.  Pengalaman Thailand menunjukkan penyelenggaraan dengan pendanaan dari subsidi pemerintah mudah dan efisien karena pengadministrasiannya sederhana dan tidak perlu dana ekstra untuk penjaringan mereka dan pengumpulan iuran.

Pilihan selanjutnya yang ditawarkan oleh Kutzin adalah penyelenggaraan pelayanan tertentu untuk seluruh penduduk dan pelayanan tambahan bagi peserta JKN.  Misalnya, seluruh penduduk memperoleh pelayanan kesehatan primer, sedangkan peserta JKN membayar iuran untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit.  Perlu dijaga rencana perluasan manfaat bagi seluruh penduduk benar-benar terlaksana sesuai rencana.

Pilihan terakhir adalah pendanaan bersama oleh pekerja yang tidak menerima upah dan subsidi pemerintah atau dengan kata lain adalah model subsidi parsial. Paparan Kutzin menjelaskan bahwa model ini cocok untuk dilaksanakan di Indonesia.  Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya.  Pertama adalah terciptanya transparansi penggunaan anggaran pemerintah karena masyarakat mendapatkan subsidi sekaligus turut memikul tanggung jawab atas risiko sakit dan tahu apa yang mereka beli.  Kedua, model ini rasional bagi pemerintah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas dan sulit untuk menambah alokasi anggaran pelayanan kesehatan. Ketiga, pembiayaan bersama terlebih dengan melibatkan pendanaan oleh Pemda akan mempercepat tercapainya cakupan semesta JKN. 

Model subsidi parsial dilaksanakan di banyak negara, bahkan di negara-negara industri maju.  Pemerintah Jepang mendanai sekitar 25% dana JKN.  Begitu pula Pemerintah Jerman, walaupun menyubsidi dalam proporsi kecil, tapi jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Di negara berkembang, China, India, Filipina dan Vietnam telah membuktikan keberhasilannya menjangkau pekerja di sektor informal dengan melaksanakan model ini.

Selanjutnya Simak Uraian Para Ahli:

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Belajar JKN dari Ahli: Menjangkau Pekerja Di Sektor Informal
http://www.jamsosindonesia.com/forum/belajar_jkn_dari_ahli_menjangkau_pekerja_di_sektor_informal
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016