jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - "Aturan Turunan UU BPJS; Apa Yang Harus Dikawal?”

15 November 2011

KETERANGAN PERS

15 November 2011

Jaminan Sosial Menjadikan  Rakyat Indonesia Bermartabat!!

Saudara sebangsa dan setanah air, 28 November 2011 UU BPJS akan ditanda tangani Presiden Republik Indonesia, maka harapan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mulai menunjukan titik terangnya. Harapan agar Rakyat Indonesia bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan seumur hidup tanpa batasan penyakit  akan bisa terwujud paling lambat 1 Januari 2014 dan 4 Jaminan lainnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jaminan Dana Pensiun wajib bagi pekerja formal juga akan terwujud paling lambat 1 Juli 2015. Proses transformasi 4 BUMN menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tetap membutuhkan pengawalan ekstra ketat dari rakyat karena nilai asset yang ada di 4 BUMN yaitu PT Askes,PT Jamsostek,PT Asabri dan PT Taspen yang  jumlahnya  ratusan trillyun rupiah .

Belajar dari pengalaman UU 40 tahun 2004 ,Pemerintah dan DPR selama tujuh tahun lalai menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional hal yang sama tidak boleh terulang pada UU BPJS. Menyadari pentingnya proses transfornasi sampai beroperasinya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang akan menjalanknan 5 Program Jaminan Sosial maka KAJS membentuk Komite Pengawas BPJS ( BPJS Watch ) yang secara khusus akan melakukan pengawalansampai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berjalan karena membutuhkan peraturan pelaksanaan baik Peraturan Pemerintah ( PP ) dan Peraturan Presiden ( Perpres ) juga diangkatnya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi oleh Presiden.

Kritik yang menyatakan bahwa ada negara yang mengalami krisis karena menjalankan Jaminan Sosial harus ditanggapi dengan wajar tapi sebaliknya rakyat akan makin menderita dan makin miskin bila Jaminnan Sosial tidak mulai dijalankan segera. Rakyat harus sadar dan jangan terus mau dibodohi apalagi diprovokasi oleh kelompok yang tidak ingin UU BPJS bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR serta yang paling penting bilaterdapat kelompok yang merasa tidak mendukung  UU BPJS sepatutnya diwaspadai sebagai kelompok yang tidak mau ada perubahan (status quo) dan hanya mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Cara berfikir yang sesat harus diluruskan secepatnya agar tidak merugikan mayoritas rakyat Indonesia yang sejak lama menantikan diberikannya hak atas Jaminan Sosial oleh Negara bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial dimana pelaksanaanya banyak menyulitkan rakyat miskin karena prosedur administrasi yang rumit dan bisa dimanfaatkan sekelompok kecil orang untuk melakukan jual beli surat miskin .

 

Meyakini  UU BPJS dan Sistem Jaminan Sosial Nasional  yang akan menjadikan Rakyat Indonesia bermartabat dan bisa jadi bangsa yang mandiri maka dengan ini KAJS menyatakan sikap:

  1. Membentuk Komite Pengawas BPJS ( BPJS Watch ) yang akan mulai bekerja pada tanggal 17 November 2011 agar UU BPJS bisa diawasi pelaksanaan operasional seperti yang diamanatkan UU BPJS.
  2. Mendesak Presiden mengeluarkan 8 ( delapan ) Peraturan Pemerintah dan 6 (enam) Peraturan Presiden dan 1 ( satu ) Keputusan Presiden sebagai petunjuk teknis/turunan dari UU BPJS  serta melakukan pemilihan Dewan Direksi dan Pengawas  paling lambat Juli 2013.
  3. Mendesak 4 BUMN segara melakukan transformasi dengan merujuk pada UU BPJS dan melakukan audit asset dan membuat laporan keuangan penutupan perusahaan BUMN dan membuat neraca pembukaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Audit dilakukan oleh BPK dan atau Kantor Akuntan Publik.
  4. Akan melaporkan pada KPK bila dari hasil audit 4 BUMN ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
  5. Memohon dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia dan DPR RI agar ikut mengawal pelaksanaan UU BPJS agar tidak lagi dihalang halangi atau dilalaikan oleh Pemerintah.

                                                                  

Yakinlah bahwa dengan Jaminan Sosial akan ada Keadilan Sosial dan Rakyat bisa bermartabat .

 

Jakarta, 15 November  2011

 

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL

 

Ir. Said Iqbal, M.E.

Sekretaris Jenderal

Hp:081582354

Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal, 08158235479), R. Abdullah, Indra Munaswar (08159559867), Ali Akbar, Timbul Siregar, Muhamad Rusdi, Surya Tjandra.



--
Risnawati Sinulingga
Trade Union Rights Centre
Jalan Mesjid III No.1 Pejompongan, Jakarta 10210
Telp. 62 21 5703929 Fax. 62 21 5708912
info@turc.or.id


"Keadilan tidak pernah diberikan, melainkan harus dituntut dan diperjuangkan terus - menerus bagi kebebasan yang tidak pernah menjadi sebuah akhir kenyataan, melainkan suatu proses untuk terus berkembang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi bagi kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan agama"  - Philip Randolph -

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
"Aturan Turunan UU BPJS; Apa Yang Harus Dikawal?”
http://www.jamsosindonesia.com/forum/aturan_turunan_uu_bpjs_apa_yang_harus_dikawal
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016