jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Undang-Undang
3. Dasar Hukum
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 A, Pasal 28 H ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Materi Muatan
Terdiri dari 18 Bab, 71 Pasal, mengatur untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum.
II. Pembentukan dan Ruang Lingkup.
III. Status dan tempat Kedudukan.
IV. Fungsi,Tugas,Wewenang,Hak dan Kewajiban.
V. Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran.
VI. Organ BPJS.
VII. Persyaratan,Tata cara pemilihan dan Penetapan,dan Pemberhentian Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi.
VIII. Pertanggungjawaban.
IX. Pengawasan.
X. Aset.
XI. Pembubaran BPJS.
XII. Penyelesaian Sengketa.
XIII. Hubungan Dengan Lembaga Lain.
XIV. Larangan.
XV. Ketentuan Pidana.
XVI. Ketentuan Lain-Lain.
XVII. Ketentuan Peralihan.
XVIII. Ketentuan Penutup.
5. Tanggal Penetapan
25/11/2011
6. Tanggal Pengundangan
25/11/2011
7. Tanggal Berlaku
25/11/2011
8. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256
9. Status
1. Masih berlaku
2. Pasal 15 ayat (1) bertengangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012
10. Kata Kunci
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
11. Pendelegasian Pasal
1. Pasal 15 ayat (3) –Perpres.
2. Pasal 17 ayat (5)--PP.
3. Pasal 19 ayat (5) huruf a—Perpres.
4. Pasal 19 ayat (5) huruf b—PP.
5. Pasal 22 ayat (4)—Per Dewan Pengawas.
6. Pasal 24 ayat (4)—Per Direksi.
7. Pasal 28 ayat (3)-- Keppres.
8. Pasal 31 -- Perpres.
9. Pasal 36 ayat (5)-- Perpres.
10. Pasal 37 ayat (7)—Perpres.
11. Pasal 41 ayat (3)—PP.
12. Pasal 43 ayat (3)—PP.
13. Pasal 44 ayat (7)—Per Direksi.
14. Pasal 44 ayat (8)—Perpres.
15. Pasal 45 ayat (2)—PP.
16. Pasal 48 ayat (3)—Per BPJS.
17. Pasal 51 ayat (4)—PP.
18. Pasal 53 ayat (4)—PP.
19. Pasal 57 huruf c—Perpres.
20. Pasal 60 ayat (2) huruf b—Perpres..
21. Pasal 66—PP.
12. Peraturan Pelaksana
1. Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai kewajiban Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap kepada BPJS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Pasal 17 ayat (5) mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

3. Pasal 19 ayat (5) huruf a — Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan diatur dalam Perpres RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan.
4. Pasal 37 ayat (7) — Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program diatur dengan Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

5. Pasal 41 ayat (3) — Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

6. Pasal 43 ayat (3) — Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

7. Pasal 44 ayat (8) — Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

8. Pasal 45 ayat (2) — Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

9. Pasal 48 ayat (3) — Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta diatur dalam Per BPJS diatur dalam Peraturan BPJS No. 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.

10. Pasal 51 ayat (4) — Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Hubungan Antar Lembaga BPJS.

11. Pasal 53 ayat (4) — Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

12. Pasal 57 huruf c— Penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi peserta Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditetapkan dengan Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI.

13. Pasal 60 ayat (2) huruf b— Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI ditetapkan dengan Perpres No. 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI.

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…