jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Keputusan Menteri Kesehatan
3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
4. Materi Muatan
Terdiri atas 7 (tujuh) ketetapan dan 1 (satu) lampiran, yakni sebagai berikut:
1. Kesatu: Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Tarif Pelayana Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (terlampir)
2. Kedua: Tugas Tim Penyusun Tarif
3. Ketiga: Tim Penyusun Tarif dapat melibatkan institusi terkait
4. Keempat: Tanggung jawab dan pelaoporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan
5. Kelima: Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Tarif dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan
6. Keenam: Masa tugas Tim Penyusun Tarif
7. Ketujuh: Pemberlakuan Kepentuan Menteri ini
5. Tanggal Penetapan
30/01/2018
6. Tanggal Pengundangan
30/01/2018
7. Tanggal Berlaku
30/01/2018
8. Pengundangan
Tidak dicantumkan
9. Status
Masih berlaku
10. Kata Kunci
Tim Penyusun Tarif, FKTP, FKTL
11. Pendelegasian Pasal
Tidak ada
12. Peraturan Pelaksana
Tidak ada

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…