jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Keputusan Menteri Kesehatan
3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/107/2017 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/395/2017 tentang Daftar Obat Essensial Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;
4. Materi Muatan
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Sub Kelas Terapi 1.1 Analgesik Narkotik Kelas Terapi 1 Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Non Steroid, Antipirai diubah
2. Ketentuan Sub Kelas Terapi 2.2 Anestetik Umum dan Oksigen Kelas Terapi 2 Anestetik diubah
3. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 10 Kelas Terapi 5 Antiepilepsi –Antikonvulsi diubah
4. Ketentuan angka 13 Sub Sub Kelas Terapi 6.2.1 Beta laktam Kelas Terapi 6 Antiinfeksi, diubah
5. Ketentuan Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.2.2.7 Lain-Lain Kelas Terapi 6 Antiinfeksi diubah
6. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 6.3.2 Antituberkulosis Kelas Terapi 6 Antiinfeksi diubah
7. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 6.6.4 Antihepatitis Kelas Terapi 6 Antiinfeksi diubah
8. Ketentuan angka 8 Sub Kelas Terapi 8.1 Hormon dan Antihormon Kelas Terapi 8 Antineoplastik, Imunosupresan dan Obat untuk Terapi Paliatif diubah
9. Ketentuan Sub Kelas Terapi 8.2 Imunosupresan Kelas Terapi 8 Antineoplastik, Imunosupresan dan Obat untuk Terapi Paliatif diubah
10. Ketentuan Sub Kelas Terapi 8.3 Sitotoksik Kelas Terapi 8 Antineoplastik, Imunosupresan dan Obat untuk Terapi Paliatif diubah
11. Ketentuan angka 4 Sub Kelas Terapi 10.2 Obat yang Memengaruhi Koagulasi Kelas Terapi 10 Obat yang Memengaruhi Darah diubah
12. Ketentuan Sub Kelas Terapi 10.4 Hematopoetik Kelas Terapi 10 Obat yang Memengaruhi Darah diubah
13. Ketentuan angka 2 Sub Kelas Terapi 11.1 Produk Darah Kelas Terapi 11 Produk Darah dan Pengganti Plasma diubah
14. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 Antidiabetes Oral Kelas Terapi 16 Hormon, Obat Endokrin Lain dan Kontrasepsi diubah
15. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 16.2.2 Antidiabetes Parenteral Kelas Terapi 16 Hormon, Obat Endokrin Lain dan Kontrasepsi diubah
16. Ketentuan Sub Kelas Terapi 17.1 Antiangina Kelas Terapi 17 Obat Kardiovaskular diubah
17. Ketentuan angka 22 dan angka 23 Sub Sub Kelas Terapi 17.3.1 Antihipertensi Sistemik Kelas Terapi 17 Obat Kardiovaskular diubah
18. Ketentuan angka 3 Sub Kelas Terapi 17.4 Antiagregasi Platelet Kelas Terapi 17 Obat Kardiovaskular diubah
19. Ketentuan Sub Kelas Terapi 17.6 Obat untuk Gagal Jantung Kelas Terapi 17 Obat Kardiovaskular diubah
20. Ketentuan angka 1, angka 6, dan angka 7 Sub Kelas Terapi 17.8 Antihiperlipidemia Kelas Terapi 17 Obat Kardiovaskular diubah
21. Ketentuan Sub Kelas Terapi 21.2 Antimikroba Kelas Terapi 21 Obat untuk Mata diubah
22. Ketentuan Sub Kelas Terapi 21.3 Antiinflamasi Kelas Terapi 21 Obat untuk Mata diubah
23. Ketentuan Sub Kelas Terapi 21.4 Midriatik Kelas Terapi 21 Obat untuk Mata diubah
24. Ketentuan Sub Kelas Terapi 21.5 Miotik dan Antiglaukoma Kelas Terapi 21 Obat untuk Mata diubah
25. Ketentuan angka 1 Sub Kelas Terapi 21.6 Lain-Lain Kelas Terapi 21 Obat untuk Mata diubah
26. Ketentuan angka 4 Sub Kelas Terapi 25.5 Obat untuk Diare Kelas Terapi 25 Obat untuk Saluran Cerna diubah
27. Ketentuan angka 6, angka 7 dan angka 20 Sub Kelas Terapi 26.1 Antiasma Kelas Terapi 26 Obat untuk Saluran Napas diubah
28. Ketentuan Sub Kelas Terapi 26.4 Obat untuk Penyakit Paru Obstruksi Kronis Kelas Terapi 26 Obat untuk Saluran Napas diubah
29. Disisipkan 1 (satu) Diktum diantara Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yakni Diktum KELIMA A yang berbunyi sebagai berikut: DIKTUM KELIMA A : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. peserta jaminan kesehatan nasional yang sedang dalam proses pengobatan bevasizumab tetap berhak menerima obat bevasizumab sampai dengan 12 (dua belas) kali pemberian sesuai dengan ketentuan peresepan maksimal dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;
b. peserta jaminan kesehatan nasional penderita kanker kolorektal metastatik dengan hasilpemeriksaan KRAS wild type positif (normal) yang sedang dalam proses pengobatan dengan setuksimab tetap berhak menerima obat
setuksimab sampai dengan 12 (dua belas) siklus sesuai dengan ketentuan peresepanmaksimal dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;
c. peserta jaminan kesehatan nasional penderita hepatitis C genotipe 1 atau genotipe 4 yang sedang dalam proses pengobatan dengan pegylated interferon alfa-2a tetap berhak menerima obat pegylated interferon alfa-2a paling lama 48 (empat puluh delapan) minggu;
d. peserta jaminan kesehatan nasional penderita hepatitis B atau hepatitis C genotipe 2 atau genotipe 3 yang sedang dalam proses pengobatan dengan pegylated interferon alfa2b tetap berhak menerima obat pegylated interferon alfa-2b paling lama 24 (dua puluh empat) minggu;
e. peserta jaminan kesehatan nasional penderita hepatitis C genotipe 4 yang sedang dalam proses pengobatan dengan pegylated interferon alfa-2b tetap berhak menerima obat pegylated interferon alfa-2b paling lama 48 (empat puluh delapan) minggu; dan
f. peserta jaminan kesehatan nasional penderita adenokarsinoma paru yang sedang dalam proses pengobatan dengan pemetreksed sebagai lini kedua setelah menggunakan pemetreksed sebagai lini pertama tetap berhak menerima obat pemetreksed sampai dengan 6 (enam) siklus sesuai dengan ketentuan peresepan maksimal dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional.
5. Tanggal Penetapan
19/12/2018
6. Tanggal Pengundangan
19/12/2018
7. Tanggal Berlaku
01/03/2019
8. Pengundangan
-
9. Status
Belum berlaku
10. Kata Kunci
Formularium Nasional, JKN, Kanker Usus Kolorektal
11. Pendelegasian Pasal
12. Peraturan Pelaksana

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…