jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Undang-Undang
3. Dasar Hukum
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Materi Muatan
Terdiri atas 12 Bab dan 104 Pasal, perencanaan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, penetapan dan pengundangan, serta jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
BAB I: Ketentuan Umum
BAB II: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
BAB III: Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
BAB IV: Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan
BAB V: Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
BAB VI: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
BAB VII: Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang
BAB VIII: Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
BAB IX: Pengundangan
BAB X: Penyebarluasan
BAB XI: Partisipasi Masyarakat
BAB XII: Ketentuan Lain-Lain
BAB XIII: Ketentuan Penutup
5. Tanggal Penetapan
12/08/2011
6. Tanggal Pengundangan
12/08/2011
7. Tanggal Berlaku
12/08/2011
8. Pengundangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
9. Status
Masih berlaku
10. Kata Kunci
Peraturan perundang-undangan, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11. Pendelegasian Pasal
Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92
12. Peraturan Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…