jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
4. Materi Muatan
Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan ini terdiri atas 3 (tiga) Bab dan total Pasal sejumlah 7 (tujuh), uraiannya adalah sebagai berikut:
BAB I: Ketentuan Umum (terdiri atas 7 Pasal)
BAB II:
- Pasal 2 (BPJS Kesehatan menjamin pelayanan rehabilitasi medik sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan, serta dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku)
- Pasal 3 (Pelayanan rehabilitas medik dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per peserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan penilaian dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu pada standardisasi pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia
- Pasal 4 (Pelayanan rehabilitasi medik dilakukan di fasilitas kesehatan kerjasama BPJS Kesehatan yang memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan mengacu pada ketentuan tentang praktik kedokteran dan izin praktik dokter yang berlaku)
- Pasal 5 (Jika dalam satu kabupaten/kota tidak terdapat dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, maka dokter yang melakukan praktik Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi terbatas sesuai dengan kewenangan dan kompetensi, maka pelayanan tersebut dapat dijamin BPJS Kesehatan dengan ketentuan: memiliki sertifikat dari PPSDM Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, ditetapkan melalui keputusan manajemen RS yang diketahui oleh Perhimpunan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, dan telah dilakukan supervisi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di masing-masing wilayah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- Pasal 6 (Pemenuhan sertifikasi dilakukan paling lambat 6 (enam) bua sejak Peraturan Direktur ini ditetapkan)
BAB III (Ketentuan Penutup)
- Pasal 7 (Peraturan Direktur ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan)
5. Tanggal Penetapan
21/06/2018
6. Tanggal Pengundangan
21/06/2018
7. Tanggal Berlaku
21/07/2018
8. Pengundangan
Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 57
9. Status
Dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Kata Kunci
BPJS Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, JKN, Penjaminan Pelayanan Rehabilitas Medik
11. Pendelegasian Pasal
-
12. Peraturan Pelaksana
-

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…