jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Undang-Undang
3. Dasar Hukum
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Materi Muatan
Terdiri dari 9 Bab, 53 Pasal, mengatur bahwa Negara memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan sistimatika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Dewan Jaminan Sosial Nasional
5. Kepesertaan dan Iuran
6. Program Jaminan Sosial
7. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
5. Tanggal Penetapan
19/10/2004
6. Tanggal Pengundangan
19/10/2004
7. Tanggal Berlaku
19/10/2004
8. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4456
9. Status
1. Masih berlaku
2. Pasal 5 ayat (2), (3), (4) tidak berlaku, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, tanggal 31 Agustus 2005
3. Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012.
10. Kata Kunci
Sistem Jaminan Sosial Nasional
11. Pendelegasian Pasal
1. Pasal 5 ayat (1) -- UU
2. Pasal 10 -- Peraturan Presiden
3. Pasal 12 ayat (2) -- Peraturan Presiden
4. Pasal 13 ayat (2) – Peraturan Presiden
5. Pasal 14 ayat (3) -- Peraturan Pemerintah
6. Pasal 17 ayat (6) -- Peraturan Pemerintah
7. Pasal 21 ayat (4) – Peraturan Presiden
8. Pasal 22 ayat (3) – Peraturan Presiden
9. Pasal 23 ayat (5) – Peraturan Presiden
10. Pasal 25 -- Peraturan Perundang-Undangan
11. Pasal 26 – Peraturan Presiden
12. Pasal 27 ayat (5) – Peraturan Presiden
13. Pasal 28 ayat (2) – Peraturan Presiden
14. Pasal 33 – Peraturan Pemerintah
15. Pasal 34 ayat (4) – Peraturan Pemerintah
16. Pasal 37 ayat (5) – Peraturan Pemerintah
17. Pasal 38 ayat (3) – Peraturan Pemerintah
18. Pasal 39 ayat (4) -- Peraturan Perundang-Undangan.
19. Pasal 41 ayat (8) – Peraturan Presiden
20. Pasal 42 ayat (2) – Peraturan Pemerintah
21. Pasal 45 ayat (3) – Peraturan Pemerintah
22. Pasal 46 ayat (4) – Peraturan Pemerintah
23. Pasal 47 ayat (2) – Peraturan Pemerintah
24. Pasal 50 ayat (2) – Peraturan Pemerintah
25. Pasal 51 -- Peraturan Perundang-Undangan.
12. Peraturan Pelaksana
1. Pasal 5 ayat (1), mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatur dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Pasal 10, mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) diatur dengan Peraturan Presiden, yaitu:
Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
• Keputusan Presiden RI No. 110/M. Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir, Keputusan Presiden RI No. 73/M Tahun 2011

3. Pasal 12 ayat (2), mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DJSN diatur dengan Peraturan Presiden, yaitu
Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

4. Pasal 13 ayat (2), mengenai kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap kepada BPJS diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

5. Pasal 14 ayat (3), mengenai pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran oleh pemerintah kepada BPJS diatur dengan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

6. Pasal 17 ayat (6), mengenai iuran program Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah dan tahap pertama untuk program Jaminan Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun saat ini diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

7. Pasal 21 ayat (4), mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, dan yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, yang dibayar oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

8. Pasal 22 ayat (3), mengenai manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan perseorangan, dan urun biaya untuk pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

9. Pasal 23 ayat (5), mengenai kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta, untuk daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan, dan dalam hal peserta membutuhkan rawat inap diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

10. Pasal 25, mengenai daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional.

11. Pasal 26, mengenai jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS, diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

12. Pasal 27 ayat (5), mengenai besarnya iuran dan batas upah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

13. Pasal 28 ayat (2), mengenai tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang dan ingin mengikutsertakannya diatur dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

14. Pasal 33, mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis, diatur dengan Peraturan Pemerintah Pemeritah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyeleng
Garaan Progam Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.
15. Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3), manfaat, pembayaran, dan besaran iuran jaminan hari tua diatur Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
16. Pasal 42 ayat (2), mengenai besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
17. Pasal 47 ayat (2), mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan dana Jaminan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

18. Pasal 50 ayat (2) mengenai BPJS wajib membentuk cadangan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…