jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Peraturan Presiden
3. Dasar Hukum
1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
2. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
3. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
4. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
4. Materi Muatan
mengatur tentang perubahan UU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dengan perubahan sebagai berikut:
1. Tambahan Pasal 1A
2. Perubahan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5)
3. Perubahan Pasal 5
4. Perubahan Pasal 6
5. Tambahan Pasal 6A
6. Tambahan Ayat Pada Pasal 11 ayat (2)
7. Tambahan Ayat Pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat(3)
8. Penghapusan ayat(4) Pasal 16
9. Tambahan 9 Pasal diantara Pasal 16 dan Pasal 17
10. Perubahan Judul Bagian Kedua dari Bab IV
11. Perubahan Pasal 17
12. Tambahan 2 Pasal diantara Pasal 17 dan Pasal 18
13. Perubahan Pasal 18 ayat (1)
14. Tambahan 1 ayat diantara ayat(1) dan ayat(2) Pasal 18
15. Penghapusan Pasal 19
16. Perubahan Pasal 22
17. Perubahan Pasal 23
18. Perubahan Pasal 25
19. Tambahan 2 Pasal diantara Pasal 27 dan Pasal 28
20. Perubahan Pasal 28
21. Perubahan Judul Bagian Kedua dari Bab VII
22. Perubahan Pasal 32
23. Perubahan Pasal 34
24. Perubahan Pasal 38
25. Perubahan Pasal 43
26. Tambahan 1 Pasal diantara Pasal 43 dan Pasald 44
27. Penghapusan Pasal 44
5. Tanggal Penetapan
27/12/2013
6. Tanggal Pengundangan
27/12/2013
7. Tanggal Berlaku
01/01/2014
8. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 255
9. Status
Masih berlaku
10. Kata Kunci
Jaminan Kesehatan
11. Pendelegasian Pasal
1. Pasal 17 ayat(3) —Per Menteri Keuangan
2. Pasal 17 ayat(7) —Per BPJS Kesehatan
3. Pasal 17A ayat(6) —Per BPJS Kesehatan
4. Pasal 17B ayat(1) —Per Menteri Keuangan
5. Pasal 28 — Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas atau penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya.
6. Pasal 34 ayat(4)—Per Menteri Kesehatan
12. Peraturan Pelaksana
1. Pasal 17 ayat (3) —Per Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013.
2. Pasal 17 ayat (7) —Per BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014.
3. Pasal 17A ayat (6) —Per BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014.
4. Pasal 17B ayat (1) —Per Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013
5. Pasal 28 — Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas atau penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya.
6. Pasal 34 ayat(4)—Per Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 dan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014.

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…