jaminan sosial indonesia

DJSN
Dewan Jaminan Sosial Nasional

x

Login

Lupa Password

PENDAHULUAN

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Pasal 6 s.d. Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Sebagai lembaga penunjang eksekutif, DJSN bertanggung jawab kepada Presiden.

DJSN merupakan lembaga pemerintahan tambahan, yang saat ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disebut sebagai lembaga non struktural (LNS).

DJSN merupakan pengawas eksternal BPJS, yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program JKN dan kesinambungan SJSN.  Kewenangan DJSN dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan JKN mencakup hingga pemantauan dan penilaian kesehatan keuangan BPJS Kesehatan (Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004).

Keberadaan DJSN dikukuhkan dengan Perpres No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DJSN.