A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

Jaminan Sosial Dan Negara Kesejahteraan

Jaminan Sosial Dan Negara Kesejahteraan

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita –cita yang terkandung didalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, Bab XIV berjudul Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34. Pasal 33 menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 mengatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga Pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahetraan umum.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan (tahun 2002), Bab XIV berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Sementara perubahan Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya dikatakan, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34, bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur didalam Undang -Undang ( Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 34 ayat 4 ).

UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004

Dengan perubahan UUD 1945 sebagaimana dikemukakan diatas, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih diperjelas. Antara lain dengan mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal ini tidak mengurangi makna pasal- pasal yang lain. Sebab, seluruh Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, lebih jauh, juga tidak boleh keluar dari amanat Pembukaan UUD 1945, terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh " rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal, yang selama ini sesungguhnya juga telah dilaksanakan, antara lain dengan keberadaan PT ( Persero ) Jamsostek, Askes Indonesia, Taspen dan Asabri.

Dalam UU SJSN dirancang program Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh rakyat, secara bertahap. Semula juga dirancang Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dibatalkan oleh karena sudah tercakup dalam ketentuan pesangon yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih sangat rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh, di samping juga sangat rendah. Penyelenggaraannya juga masih "fragmented" dan bahkan diskriminatif. Secara konsepsional juga masih diperlukan perbaikan, bahkan koreksi.

Karena itu, UU SJSN dirancang untuk dapat meningkatkan jumlah kepesertaan, meningkatkan kualitas manfaat dan cakupan program yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, meskipun harus diselenggarakan secara bertahap. Dari aspek substansi, UU SJSN merupakan implementasi UUD 1945. Di sinilah diperlukan sebuah "skenario makro", "the road map", "peta jalan" bagaimana melaksanakan UU SJSN.

MODEL INDONESIA

Dengan kandungan substansi seperti UU No 40 Tahun 2004, sebuah lembaga konsultan Jerman, GTZ didalam laporan studinya untuk Bappenas menyimpulkan, bahwa Indonesia meneerapkan prinsip-prinsip "social state model" dengan mengakomodir prinsip-prinsip "welfare state model".

Kesimpulan ini dapat dipahami karena UU SJSN menetapkan sumber pembiayaan jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Masyarakat, pekerja dan pemberi kerja, dalam hal ini termasuk pemerintah sebagai pemberi kerja bagi PNS, TNI/Polri, ikut membayarkan iuran dan pajak negara bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Negara membayar iuran jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu merupakan wujud amanat UUD 1945, Pasal 34 ayat 1. Di dalam UU SJSN dikenal sebagai penerima bantuan iuran.

Selain itu, UU SJSN mengintegrasikan seluruh penyelenggaran program jaminan sosial bagi seluruh rakyat, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pendekatannya menyeluruh, tidak parsial, baik dari aspek pendekatan kelompok masyarakat maupun jenis manfaat program jaminan sosial. Hasilnya adalah terbuka peluang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Inilah ciri penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia yang membedakan dengan negara lain. UU SJSN merupakan implementasi falsafah dan tujuan untuk apa negara ini didirikan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dapat disimpulkan, SJSN adalah wujud negara kesejahteraan model Indonesia.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Jaminan Sosial Dan Negara Kesejahteraan
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013