A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

Faktor Politik Yang Mempengaruhi Pencapaian Universal Coverage Jaminan Kesehatan

Faktor Politik Yang Mempengaruhi Pencapaian Universal Coverage Jaminan Kesehatan

Universal Coverage Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk (INA–Medicare) direncanakan bisa dicapai pada tahun 2019.

Universal Coverage  Jaminan Kesehatan menurut Sanguan Nitayarumphong dalam Achieving Universal Coverage of Health Care (2005 hal 4) didefinisikan sebagai situasi dimana seluruh penduduk suatu Negara mempunyai akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas baik menurut kebutuhan dan preferensi tanpa dikaitkan dengan tingkat pendapatan,status sosial atau tempat tinggal.

Menurut WHO seperti dikutip dalam buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 hal 9, pencapaian Universal Coverage mencakup 3 dimensi: meliputi jumlah penduduk yang dijamin, layanan kesehatan yang dijamin dan proporsi biaya kesehatan yang dijamin.

Untuk itu, Kemenkokesra, DJSN, Kemenkes, KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemeneg BUMN, Kemenakertrans, Kemensos, Kemenhan, Kemendagri, TNI/Polri, TNP2K Setwapres, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) bulan November tahun lalu telah menyepakati Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019.

Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019  antara lain adalah seluruh penduduk (diperkirakan 257,5 juta jiwa) telah terjamin  dengan paket manfaat medis dan non medis sudah sama untuk seluruh Peserta.

Pencapaian sasaran Universal Coverage Jaminan Kesehatan pada tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan faktor sosial.

Pada kesempatan ini terlebih dahulu dibahas faktor politik yang berpengaruh terhadap Universal Coverage Jaminan Kesehatan.Alasannya karena faktor politik sangat mentukan pilihan kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dan pilihan kebijakan ini sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan pengaruh faktor ekonomi dan sosial.

TIGA FAKTOR POLITIK

Ada 3 faktor politik yang berpengaruh terhadap pencapaian Universal Coverage Jaminan Kesehatan yaitu:

Pertama: kemauan politik yang kuat dari Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mencapai sasaran universal coverage Jaminan Kesehatan diperlukan kemauan politik yang kuat dari Pemerintah yang ditunjukkan dengan kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaiakan pembentukan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS sebagai dasar hukum yang efektif dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Selanjutnya  penyediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diperlukan dengan dukungan dana dari APBN dan APBD yang memadai.

Sayangnya Pemerintah lebih cenderung untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program bantuan sosial ketimbang program jaminan sosial.Program bantuan sosial lebih seksi dan mudah “dijual “untuk kepentingan pencitraan politik Pemerintah.

Selain itu,antara Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memiliki persamaan persepsi tentang pentingnya  Universal Coverage Jaminan Kesehatan.Dengan demikian program yang direncanakan untuk mewujudkan Universal Coverage Jaminan Kesehatan mendapat dukungan yang luas.Tanpa dukungan luas dari masyarakat Universal Coverage Jaminan Kesehatan sulit dicapai.

Kedua: stabilitas politik dalam negeri.

Stabilitas politik dalam negeri sangat penting artinya untuk keberhasilan  pelaksanaan program nasional Universal Coverage Jaminan Kesehatan.

Tranformasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS memerlukan basis politik yang kuat.Sebab program Jaminan Kesehatan sebagaimana halnya dengan program Jaminan Sosial pada umumnya yang bersifat wajib perlu didukung oleh pemerintahan yang stabil dan kondisi politik yang kondusif.Hal ini penting untuk proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan strategis guna memenuhi hak warga Negara atas Jaminan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Negara.

Instabilitas politik dalam negeri dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di bidang Jaminan Sosial.Pengambilan kebijakan akan berlarut larut karena masing-masing kekuatan politik bersaing untuk berebut pengaruh.Pemerintah tidak jarang kesulitan mengahadapi fraksi-fraksi dalam parlemen, karena perbedaan kepentingan politik,lebih-lebih lagi menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sumber daya akan lebih difokuskan untuk kegiatan politik termasuk mengatasi instabilitas politik,ketimbang untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional.

Ketiga: keamanan nasional.

Gangguan keamanan nasional seperti kerusuhan yang massif, terorisme, konflik horizontal dan vertical, kriminalitas yang tinggi serta korupsi yang meluas merupakan faktor politik lainnya yang dapat menghalangi pencapaian program jaminan sosial nasional termasuk program universal coverage Jaminan Kesehatan.

Keamanan nasional memang harus terus menerus dipelihara agar program sosial dapat dilaksanakan secara tertib, terarah dan terencana.

Ketika kondisi keamanan nasional tidak kondusif, maka Pemerintah cenderung mengalokasikan sumber daya manusia dan  anggaran untuk mengatasi kendala di bidang keamanan nasional, daripada  untuk program jaminan sosial. Padahal sistem jaminan sosial nasional yang efektif merupakan benteng ketahanan nasional suatu Negara.

Ketiga masalah politik tersebut harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah agar cukup kondusif untuk mendukung terlaksananya Universal Coverage Jaminan Kesehatan.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Faktor Politik Yang Mempengaruhi Pencapaian Universal Coverage Jaminan Kesehatan
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013