A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Meskipun terlambat dari tenggat waktu yang ditentukan dalam UU BPJS, tanggal 18 Januari 2013 Presiden  menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden ini diundangkan pada tanggal 23 Januari 2013 dan dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN) (UU SJSN) dan ketentuan Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (5) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UUBPJS).

SISTIMATIKA

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas 12 Bab, 47 Pasal yang disusun dengan sistimatika sebaga berikut:

Bab I, Ketentuan Umum, memuat 23(dua puluh tiga)pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Presiden ini.

Bab II, Peserta dan Kepesertaan, yang mengatur siapa saja yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, sifat kepesertaan yang bersifat wajib,pentahapan kepesertaan, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan cacat total tetap, dan perubahan status kepesertaan.

Bab III, Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Peserta, yang mengatur mengenai pendaftaran peserta, hak Peserta memperoleh identitas Peserta, dan kewajiban melaporkan perubahan data kepesertaan.

Bab IV, Iuran yang mengatur mengenai besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Bagi Peserta Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Biukan Pekerja, pembayaran Iuran, serta kelebihan dan kekurangan pembayaran Iuran.

Bab V, Manfaat jaminan Kesehatan yang mengatur mengenai hak Peserta memperoleh manfaat medis dan manfaat non medis, pelayanan kesehatan yang dijamin dan yang tidak dijamin.

Bab VI, Koordinasi Manfaat yang mengatur mengenai koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.

Bab VII, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur mengenai prosedur pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan dalam keadaan gawat darurat, dan pelayanan dalam keadaan tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.

Bab VIII, Fasilitas Kesehatan yang mengatur mengenai tanggungjawab ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, besaran dan waktu pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan dan cara pembayaran Fasilitas Kesehatan.

Bab IX, Kendali Mutu dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mengatur mengenai penetapan standar tarif pelayanan kesehatan, penerapan system kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dan tanggung jawab Menteri.

Bab X, Penanganan Keluhan yang mengatur mengenai penyampaian pengaduan oleh Peserta yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan penyampaian pengaduan oleh Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan yang tidak mendapat pelayanan yang baik dari BPJS kepada Menteri.

Bab XI, Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai penyelesaiaan sengketa antara Peserta dengan Fasilitas Kesehatan, Peserta dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, atau BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas kesehatan.

Bab XII, Ketentuan Penutup yang menetukan bahwa Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Presiden ini, antara lain ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.

Selanjutnya ditentukan yang dimaksud dengan Pekerja  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Kemudian ditentukan yang dimaksud dengan Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Materi muatan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan secara rinci akan dijelaskan pada artikel selanjutnya.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013