A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

EMPAT BELAS (11 + 3) Reformasi Pelayanan Kesehatan oleh UU SJSN dan UU BPJS

EMPAT BELAS (11 + 3) Reformasi Pelayanan Kesehatan oleh UU SJSN dan UU BPJS

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengubah sistem pelayanan kesehatan perorangan. Kedua UU tersebut menata kembali aktor, hubungan kelembagaan dan prosedur pelayanan kesehatan perorangan. UU SJSN mengubahnya melalui sebelas kebijakan.  UU BPJS menyumbang tiga kebijakan lainnya untuk mengubah secara mendasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia.

11 Perubahan melalui UU SJSN

Pertama, pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan dengan mekanisme jaminan kesehatan sosial.  Dua pasal UU SJSN mengatur kebijakan ini.  Pasal 22 UU SJSN mengatur bahwa, “manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perserorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif”.  Selanjutnya, mekanisme asuransi sosial dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU SJSN.  Pasal 19 ayat 1 menetapkan 4 karakteristik jaminan kesehatan sosial, yaitu kegotong-royongan, kepesertaan wajib, iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan dan dikelola bukan untuk mencari keuntungan badan penyelenggara (nirlaba).

Kedua, UU SJSN tahun 2004 menetapkan program jaminan kesehatan sosial berlaku sama (universal) bagi seluruh penduduk Indonesia.  Ada tiga pasal yang mengatur jaminan kesehatan sosial nasional.  Pasal 1 angka 8 UU SJSN mengatur bahwa, “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.   Pasal 2 UU SJSN mengatur bahwa SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Pasal 19 ayat (1) dan penjelasannya mengatur bahwa “jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.”  Prinsip ekuitas bermakna kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan mendisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Ketiga, seluruh penduduk wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan sosial nasional dengan membayar iuran secara teratur dan berkelanjutan.  Ada empat pasal mengatur kebijakan kepesertaan wajib.  Pasal 19 ayat (1) mengatur penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial, di mana salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib.  Kewajiban membayar iuran ditetapkan dalam pasal 17 ayat 1 dan pasal 20 ayat (1).  Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 ayat 1.  Pasal 20 ayat (1) menegaskan kembali kewajiban membayar iuran, yaitu “Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Keempat, pelayanan kesehatan perorangan terbebas dari kebijakan diskriminatif bipolar yang memisahkan orang kaya dan orang miskin dengan cara mengalihkan subsidi silang antar kelas perawatan di fasilitas kesehatan ke subisidi silang antar iuran peserta jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan berbasis prinsip ekuitas dan integrasi jaminan sosial dengan bantuan sosial membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pelayanan yang setara dengan pelayanan yang dinikmati oleh masyarakat non miskin.  Hal ini dilaksanakan dengan penetapan iuran yang proporsional terhadap pendapatan serta dengan mewajibkan pemerintah mensubsidi iuran bagi orang miskin dan tidak mampu termasuk penderita cacat tetap total dan penganggur yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan dan miskin.  UU SJSN menyebut penerima subsidi iuran sebagai “penerima bantuan iuran jaminan sosial”.  Ketentuan ini diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (2) dan (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat 92).

Kelima, UU SJSN menetapkan bahwa pelayanan kesehatan perorangan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.  Kewajiban ini dilaksanakan dengan penyediaan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia hingga pemberian hak kompensasi kepada peserta bila tidak tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.  Pasal 23 ayat (3) mengatur bahwa, “dalam suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, BPJS wajib memberikan kompensasi.”  Penjelasan pasal 23 ayat (3) menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan kepada peserta dapat dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan hak peserta.

Keenam, UU SJSN membuka peluang bagi integrasi fasilitas kesehatan milik pemerintah dan milik swasta untuk dikelola dalam satu sistem pelayanan kesehatan.  Fasilitas kesehatan milik pemerintah dan milik swasta memiliki kesempatan sama untuk berkontrak dengan BPJS Kesehatan sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.  Pasal 23 ayat (1) mengatur hal ini.

Ketujuh, UU SJSN mewajibkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terstruktur dan berhasil guna (integrated and cost effective healtcare delivery).  Pasal 24 ayat (3) mewajibkan BPJS Kesehatan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan.  Kewajiban tersebut dilaksanakan salah satunya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terstandarisasi, berjenjang dan terintegrasi dengan seluruh tingkatan fasilitas kesehatan, serta menempatkan fasilitas kesehatan primer sebagai kontak pertama dengan peran utama sebagai pemelihara kesehatan peserta. 

Kedelapan, UU SJSN meregulasi harga pelayanan kesehatan perorangan melalui kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.  Peran pemerintah dalam regulasi harga pelayanan kesehatan sebatas penetapan harga tertinggi obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Pasal 24 ayat  (1) UU SJSN mengatur bahwa, “BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Wilayah menetapkan harga pelayanan kesehatan untuk setiap wilayah”. 

Kesembilan, UU SJSN akan memicu standarisasi pelayanan kesehatan perorangan dengan berpedoman pada standar fasilitas, standar tenaga kerja dan prosedur pelayanan.  BPJS Kesehatan memerlukan standar dan prosedur pelayanan kesehatan saat merencanakan belanja pelayanan kesehatan (service planning) dan saat bernegosiasi dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.   

Kesepuluh, UU SJSN mendudukkan fungsi Kementerian Kesehatan sebagai regulator pelayanan kesehatan perorangan dan mengalihkan fungsi penyelenggara pelayanan kepada BPJS.  Fungsi Kementerian Kesehatan sebagai regulator pelayanan kesehatan perorangan dilaksanakan dengan membentuk peraturan pelaksanaan UU SJSN terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan.

Kesebelas, UU SJSN menambah aktor baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dengan dibentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS.  UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 6, 19-28 mengatur bahwa DJSN merumuskan kebijakan umum, dan menyinkronisasi, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

3 Perubahan melalui UU BPJS

UU BPJS tahun 2011 mengubah tatakelola pelayanan kesehatan perorangan melalui tiga kebijakan. 

Pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan didelegasikan kepada satu badan publik otonom – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).  Pendelegasian ini memisahkan regulator, pengguna pelayanan kesehatan, pembayar pelayanan kesehatan dan penyedia fasilitas kesehatan. Pembeli dan pembayar pelayanan kesehatan adalah BPJS Kesehatan.  Pengguna pelayanan kesehatan adalah peserta program jaminan kesehatan sosial nasional yang dikelola oleh BPJS. Pemberi pelayanan adalah fasilitas kesehatan yang berkontrak dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak berkontrak dengan BPJS dibatasi hanya untuk penanganan kasus gawat darurat.  Penentu kebijakan pelayanan kesehatan (regulator) adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan berhubungan dengan BPJS Kesehatan dan peserta jaminan kesehatan melalui peraturan perundangan.

Kedua, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak lagi melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.  Kementerian Kesehatan mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan melalui kebijakan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan di tingkat nasional, dan Dinas Kesehatan di tingkat administrasi pemerintahannya.

Ketiga, pelayanan kesehatan perorangan diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui mekanisme pengawasan BPJS.  Dewan Jaminan Sosial Nasional berwewenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS.  OJK adalah lembaga pengawas independen yang berwewenang melakukan pengawasan eksternal BPJS.   UU OJK menetapkan badan penyelenggara jaminan sosial sebagai obyek pengawasan OJK.  BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh BPJS dan memeriksa tanggung jawab BPJS terhadap penggunaan uang Negara.  Dana Negara tersebut mencakup dana awal dari pemerintah, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah untuk penerima bantuan iuran, dan dana-dana lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah kepada BPJS.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
EMPAT BELAS (11 + 3) Reformasi Pelayanan Kesehatan oleh UU SJSN dan UU BPJS
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013