A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

BPJS dan WAMENKEU

BPJS dan WAMENKEU

Acungan jempol pada pengurus KADIN menyelenggarakan seminar BPJS pada beberapa waktu yang lalu, sehingga kita dapat info luas kesiapan langkah Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang BPJS (dan SJSN). Disebutkan oleh Menko Kesra, tiga kementerian regulator Jaminan Sosial dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional mempersiapkan 16 peraturan pelaksanaan, untuk diteken Presiden akhir tahun ini. Kedua, Ketum Kadin memberikan dukungan penuh pelaksanaan BPJS (baca: SJSN) sambil mengingatkan pengelolaan Dana Jaminan Sosial harus baik. Demikian juga Wamenkeu, memberikan sinyal “ok” untuk anggaran Penerima Bantuan Iuran bagi “fakir miskin orang tak mampu”, sambil mengingatkan bahwa seluruh penduduk yang berpenghasilan untuk membayar iuran Jaminan Sosial. Tulisan ini menguak sebagian detil pelaksanaan BPJS/SJSN terutama dari segi aspek kepesertaan, iuran dan manfaat yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara, ditahun 2030 akan berjumlah 284 juta jiwa.

JAMINAN PENSIUN DAN KESEHATAN

Wamenkeu menyebutkan pemerintah membayar 58 triliun rupiah untuk membayar tunjangan pensiun PNS; berarti dengan asumsi jumlah pensiunan PNS 2 juta orang maka rata-rata seorang memperoleh Rp. 29 juta setahun atau Rp. 2.400.000,- sebulan. Tunjangan itu masih jauh di atas Upah Minimum Tangerang Selatan Rp.1.529.150,- Beda makna kedua angka tersebut (baca: kesenjangan) adalah pertama, untuk mendapat tunjangan pensiun, PNS tidak perlu demo karena anggarannya digelontorkan dari UU APBN (baca dari pajak, termasuk yang dibayar oleh buruh). Sedangkan untuk memperoleh UMK Sektoral, buruh berkewajiban harus bekerja sedikitnya 8 jam sehari sepanjang bulan, dan sebelumnya melalui acara ritual berunjuk rasa menjelang penetapannya oleh Gebernur. Perbedaan kedua, 88% dari 31 juta buruh tidak (belum) memiliki tunjangan pensiun seperti PNS. Menurut UU-BPJS Jaminan Pensiun-SJSN baru akan dumulai tahun 2015.

Untuk Jaminan Kesehatan 16 juta PNS aktif/pensiunan dan keluarga, Pemerintah selaku pemberi kerja menggelontorkan 2,5 triliun rupiah atau rata-rata Rp. 160.000,- setahun per jiwa, dari APBN. Buruh jangan salah membacanya, karena disamping iuran Pemerintah untuk asuransi (wajib) kesehatan (Askes) itu, seluruh PNS dan Pensiunan dipotong 2% dari gaji/tunjangan pensiunnya setiap bulan.

Per 1 Januari 2014, seluruh buruh/pekerja swasta termasuk BUMN seperti halnya PNS juga wajib (dengan kebanggaan) membayar iuran yang mungkin 2% upah sebulan untuk jaminan berobat, termasuk keluarganya. Kewajiban perusahaan akan berkurang dari saat ini rata-rata 4% upah setiap seorang pekerja, mungkin menjadi 2% atau 3% upah. Ditanggal yang sama kita harus mengusahakan agar setiap perusahaan, dengan penuh keyakinan dan kebanggaan mendaftar JKN dan membayar iuran. Kesiapan tersebut wajib diimbangi oleh BPJS Kesehatan dengan pelayanan kesehatan diratusan ribu dokter keluarga, klinik, puskesmas, rumah sakit, apotik, laboratorium dan provider kesehatan lainnya. Harapan kita 16 peraturan pelaksanaan BPJS/SJSN sudah diteken Presiden tepat waktu dan pelaksanaannya dapat efektif, yang membutuhkan kepatuhan kita semua termasuk provider kesehatan.

KESIAPAN BPJS DAN PERAN SENTRAL PEMDA

 

Diberitakan dengan dana 2 triliun PT Askes siap menggunakannya untuk peningkatkan kemampuan SDM, kantor-kantor cabang, IT terutama dalam melayani membludaknya peserta yang dilayani. Sebenarnya BPJS Kesehatan sudah siap melayani penambahan peserta eks Jamkesmas yang pernah dikelola oleh PT Askes (Persero). Yang mesti kita waspadai adalah (a) meningkatkan kemampuan untuk memungut iuran bulanan dari 120.000 perusahaan, 24 juta (angkatan kerja) berusaha sendiri/UKM, yang keduanya mempekerjakan 67 juta pekerja/kepala keluarga. Lalu (b) apakah pemerintah daerah 487 kabupaten/kota benar-benar siap konsern sebagai ujung tombak pengendali “hubungan industrial” agar perusahaan dan pekerjanya patuh melaksanakan SJSN? Kedua aspek ini merupakan penjabaran pandangan Wamenkeu bahwa penduduk harus membayar iuran.

Sebagai kesiapan melaksanakan BPJS/SJSN, paradigma PEMDA selaku pengendali “hubungan industrial” yang juga mengatur hak jaminan kesehatan, diharapkan bergeser menuju perbaikan meninggalkan pengalaman (kelakuan) selama ini. Contoh mutakhir mengenai pelaksanaan upah minimum dan pengalaman Jamsostek. Sebaik apapun keputusan UMK, dibutuhkan efektivitas penyuluhan, bimbingan membangun kepatuhan dan penegakan hukum oleh Pemda, secara berkesinambungan. Bupati/Walikota perlu menata ulang struktur, jumlah dan kompetensi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Kesehatan, mulai dari visi, misi dengan pangkal kebijakan APBD.

 

© Martabat, Februari 2012

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS dan WAMENKEU
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013