A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Direksi

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Direksi

UU BPJS menentukan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berdasarkan alasan yang ditentukan dalam UU BPJS.

UU BPJS mengenal dua kualifikasi pemberhentian anggota Dewan Pengawasa dan anggota Direksi, yaitu diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatannya masing-masing dengan alasan yang ditentukan dalam UU BPJS.

Pasal 32 UU BPJS menentukan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Masa jabatannya berakhir; atau
  3. Diberhentikan.

Jika salah satu dari alasan tersebut dipenuhi, maka anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya.

DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, menurut Pasal 33 ayat (1) UU BPJS dapat diberhentikan sementara karena:

  1. Sakit terus-menerus lebih dari 3 bulan. sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
  2. Ditetapkan menjadi tersangka; atau
  3. Dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.

Meskipun salah satu persyaratan yang ditentukan dapam Pasal 33 ayat (1) di atas telah dipenuhi tidak berarti bahwa anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan dengan sendirinya diberhentikan sementara, tergantung kepada Presiden, apakah akan diberhentikan sementara atau tidak. Sebab dalam pasal 33 ayat (1) digunakan frasa ”dapat diberhentikan sementara”. Jadi sifatnya opsional.

Kemudian pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara, Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN.

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU BPJS dikemukakan bahwa untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan DJSN dipilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain. Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi yang lain.

Dari Penjelasan Pasal 33 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa DJSN tidak mengusulkan orang baru untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang diberhentikan sementara, tetapi dipilih salah satu diantara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang ada.

Selanjutnya pada ayat (3) ditentukan bahwa anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang diberhentikan sementara, dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

Dalam Penjelasan pasal 33 ayat (3) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ”dinyatakan sehat kembali” adalah apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit milik Pemerintah.

Yang dimaksud dengan ”statusnya sebagai tersangka dicabut” adalah apabila proses penyidikan perkaranya dihentikan oleh penyidik.

Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud di atas menurut ayat (4) dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

UU BPJS tidak mengatur konsekuensi hukum dan administratif, jika tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) dilampaui. Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dan pengembalian jabatan dilakukan oleh Presiden.

DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

 Pasal 34 ayat (1) UU BPJS menetukan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:

  1. Sakit terus- menerus selama 6 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
  2. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi secara terus menerus lebih dari 3 bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. Merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;
  4. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
  5. Melakukan perbuatan tercela;
  6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan /atau
  7. Mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Apabila salah satu atau lebih persyaratan tersebut di atas dipenuhi, maka anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

CALON PENGGATI ANTAR WAKTU

Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka menurut Pasal 35 Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Kemudian dalam pasal 36 ditentukan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antar waktu. Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antara waktu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU BPJS.

Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong kurang dari 18 bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antar waktu berdasarkan usulan DJSN. DJSN mengajukan usulan berdasarkan peringkat hasil seleksi. UU BPJS tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peringkat hasil seleksi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden ini diharapkan diatur secara rinci dan jelas mengenai tata cara pemilihan calon anggota pengganti antara waktu anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya. 

 

© Martabat, 27 Januari 2012 | 15.45

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Direksi
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013