A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

UU SJSN Dalam Teropong Mahkamah Konstitusi

UU SJSN Dalam Teropong Mahkamah Konstitusi

Alih-alih dilaksanakan secara efektif, pada tahun 2011 UU SJSN tidak sepi dari permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tercatat 2 permohonan pengujian konstitusionalitas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN terhadap UUD Negara RI tahun 1945, diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 7 September 2011 F.X. Arief Poyuono dan Darsono melayangkan permohonan pengujian UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, kepada MK. Perkara tersebut diregister dengan Nomor 51/PUU-IX/2011. 18 pasal (34,61% pasal) UU SJSN yang dimohon untuk diuji konstitusionalitasnya, yaitu Pasal 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, dan 46.

Pemohon menganggap pasal-pasal UU SJSN tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan hak konstitusional pemohon dirugikan.

Pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan hingga tanggal 24 November 2011 dan sudah pada tahap mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Permohonan pengujian berikutnya diajukan oleh M. Komarudin dan Muhammad Hafidz, dengan kuasa hukum Yulianti, pada tanggal 6 Oktober 2011. Permohonan tersebut diregister dengan Nomor 70/PUU-IX/2011. Permohonan pengujian kali ini diajukan untuk 2 Undang-undang sekaligus, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (Pasal 4 ayat (1)) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Pasal 13 ayat (1)).

Hingga tanggal 21 Desember 2011 pemeriksaan sudah pada tahap mendengar keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MENOLAK PERMOHONAN

Pada tanggal 21 November 2011 Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 50/PUU-VII/2010 perihal pengujian UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), ayat (4), ayat (5), serta Pasal 34 UUD Negara RI tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon, karena tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dan merupakan penegasan kewajiban Negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 H ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945), yang mewajibkan Negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhannya.

Disamping itu Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Penyelenggaraan jaminan sosial BPJS sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Sedangkan mengenai iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta. Pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran (Pasal 17 ayat (4) UU SJSN), bersesuaian dengan Pasal 34 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan.

PERMOHONAN DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN

Perlu dikemukakan bahwa pada tahun pertama berlakunya UU SJSN, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Februari 2005, UU SJSN telah dimohonkan pengujian pada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa wakil Pemerintah Daerah (DPRD Provinsi Jawa Timur, Pengurus Bapel JPKM Provinsi Jawa Timur, Pengurus Satpel JPKM Kabupaten Rembang, dan Pengurus Perbapel JPKM DKI Jakarta). Perkara yang diregister dengan Nomor 007/PUU-III/2005 diputus pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan amar putusan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; menyatakan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945.”

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi antara lain mengemukakan bahwa apabila keberadaan Pasal 5 ayat (3) UU SJSN dipertahankan akan menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum, karena materinya sudah tertampung dalam Pasal 52 UU SJSN. Mengenai Pasal 5 ayat (2), meskipun tidak dimohonkan dalam petitum, namun ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat (3), sehingga jika dipertahankan juga akan menimbulkan multi tafsir, karena terdapat rumusan yang saling bertentangan dengan ayat lain yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Dikabulkannya pengujian terhadap pasal 5 ayat (4) UU SJSN dengan pertimbangan bahwa Pasal 5 ayat (4) tersebut menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggara jaminan sosial daerah dalam kerangka SJSN.

SUDAH SAATNYA LAKSANAKAN UU SJSN

Dari catatan tersebut, sejak kelahirannya UU SJSN telah 4 kali dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. 2 permohonan sudah diputus, yaitu perkara Nomor 007/PUU-III/2005 dengan amar mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan perkara Nomor 50/PUU-VII/2010 dengan amar menolak permohonan Pemohon. Sedangkan 2 perkara lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sangat ditunggu-tunggu untuk kepastian hukum. Lebih-lebih lagi dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, perhatian masyarakat dan Pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya hendaknya tertuju pada implementasi UU SJSN.

Apakah ke depan nanti UU SJSN akan terus diguncang pengujian?

Pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab. Mengajukan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi adalah hak setiap orang yan g memiliki legal standing dan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU tertentu. Pengujian UU SJSN ke Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak menghambat pelaksanaannya. Sebab jika kita tidak segera melangkah ke arah pelaksanaan UU SJSN, maka amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga Negara atas jaminan sosial hanya sebuah janji belaka, yang tidak kunjung dipenuhi.

Kita akan semakin jauh tertinggal dari Negara tetangga kita yang telah melaksanakan sistem jaminan sosial masing-masing secara konsisten, untuk memberikan perlindungan sosial terhadap warga negaranya agar dapat hidup sejahtera. 

 

© Martabat, Januari 2012

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
UU SJSN Dalam Teropong Mahkamah Konstitusi
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013