A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/cetak.php

Line Number: 89

Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit

Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu institusi penting dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, mengemban 4 fungsi, yaitu:

  1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan;
  3. Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
  4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

Agar keempat fungsi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan rumah sakit yang ditetapkan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit.

Arah Pembinaan dan Pengawas

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk:

  1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
  2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  3. Keselamatan pasien;
  4. Pengembangan jangkauan pelayanan; dan
  5. Peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menurut Pasal 54 ayat (3) UU Rumah Sakit, mengangkat tenaga pengawas sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas tersebut menurut Pasal 54 ayat (4), melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan.

Yang dimaksud dengan pengawasan teknis medis adalah audit medis. Yang dimaksud dengan pengawasan teknis pemumahsakitan adalah audit kinerja rumah sakit. Audit medis dan audit kinerja menurut Pasal 39 ayat (1) UU Rumah Sakit, harus dilakukan dalam penyelenggaraan rumah sakit.

Menurut Pasal 39 ayat (3) audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Berbeda dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4), Pasal 39 ayat (4) UU Rumah Sakit menentukan audit kinerja eksternal dapat dilakukan oleh tenaga pengawas. Menurut Pasal 39 ayat (4) audit kinerja rumah sakit secara eksternal oleh tenaga pengawas bersifat opsional, karena digunakan kata “dapat” sebelum kata “dilakukan. ”Sedangkan menurut Pasal 54 ayat (4), tenaga pengawas memang diangkat untuk melaksanakan audit medis dan audit kinerja rumah sakit.

Tindakan Administratif

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa:

  1. Teguran;
  2. Teguran tertulis; dan/atau
  3. Denda dan pencabutan izin.

Tindakan administratif yang dapat diambil oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersifat alternatif akumulatif. Artinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil salah satu di antara tindakan yang dapat diambil, atau kombinasi di antara tindakan-tindakan yang dapat diambil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pembinaan dan Pengawasan Non Teknis 

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. Sedangkan pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.

Dewan Pengawas Rumah Sakit yang merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit dan dapat dibentuk oleh pemilik rumah sakit. Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah sakit terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Keanggotaan dewan Pengawas Rumah sakit berjumlah maksimal 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, dan 4 orang anggota.

Tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah:

  1. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
  2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  4. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
  7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRSI) melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Rumah Sakit. BPRSI ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. BPRSI merupakan unit organisasi non struktural pada Kementerian Kesehatan dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Keanggotaan BPRSI berjumlah maksimal 5 orang, terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Keanggotaan BPRSI terdiri dari unsure pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. BPRSI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Biaya untuk pelaksanaan tugas BPRSI dibebankan kepada APBN.

BPRSI bertugas:

  1. membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRSP);
  2. membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari BPRSI dan BPRSP; dan
  3. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.

Di Tingkat Provinsi Dapat Dibentuk BPRSP

BPRSP dapat dibentuk di tingkat Provinsi oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPRSP merupakan unit organisasi non struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Keanggotaan BPRSP berjumlah maksimal 5 orang, terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Keanggotaan BPRSP terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas tugas BPRSP dibebankan kepada APBD.

BPRSP bertugas:

  1. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
  2. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;
  3. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRSI;
  5. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
  6. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa derngan cara mediasi.

Meskipun tugas BPRSP begitu penting, namun pembentukannya diserahkan kepada masing-masing Gubernur. Undang-undng tidak mewajibkan pembentukan BPRSP, tetapi membuka peluang bagi Gubernur untuk membentuknya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPRSI dan BPRSP diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

© Martabat, Oktober 2011 | 11:48

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013