Peranan DJSN dalam SJSN

Peranan DJSN dalam penyelenggaraan SJSN berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan DJSN yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2004.

1. FUNGSI DJSN

adalah merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi DJSN dalam UU.

Fungsi DJSN ini dianggap sebagai fungsi perumusan kebijakan makro untuk penyelenggaraan SJSN yang mencakup kebijakan kepesertaan, iuran, dan manfaat masing-masing program jaminan sosial. Kebijakan makro tersebut dijadikan pedoman oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menyusun kebijakan operasional dan sekaligus dijadikan parameter untuk mengevaluasi penyelenggaraan SJSN (Pasal 7 Ayat 2 UU SJSN) .

 

2. TUGAS DJSN

3 (tiga) tugas DJSN yaitu (Pasal 7 Ayat 3 UU SJSN) :

  1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
  2. Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional.
  3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Tugas melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial berkaitan dengan fungsi DJSN merumuskan kebijakan makro dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Kajian dan penelitian yang dilakukan DJSN antara lain penyesuaian masa transisi, standar operasional dan prosedur BPJS, besaran iuran dan manfaat, pentahapan kepesertaan dan pemenuhan hak peserta, serta kewajiban BPJS.

Tugas mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah, semakin menegaskan kedudukan DJSN sebagai state auxiliary organ yang berada di lingkungan eksekutif.

Usulan DJSN mengenai kebijakan investasi dana jaminan sosial merupakan masukan yang harus dipertimbangkan oleh pemegang otoritas agar dalam penempatan dana betul-betul dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, optimalisasi hasil, keamanan dana, dan transparansi. Sedangkan usulan DJSN mengenai anggaran merupakan masukan bagi Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bagi penerima bantuan iuran dan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

 

3. WEWENANG DJSN

adalah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS (Pasal 7 Ayat 4 UU SJSN).

Monitoring dan evaluasi dilihat dari aspek manajemen merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar program jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU dan kebijakan makro yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan pengawasan langsung maupun tidak langsung untuk mengikuti perkembangan penyelenggaraan program jaminan sosial yang diikuti dengan kegiatan penilaian apakah program jaminan sosial sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, menemukan masalah-masalah yang timbul, dan merekomendasikan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan program jaminan sosial.

 



 

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Peranan DJSN dalam SJSN
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013