Regulasi JAMKESMAS

Jaminan Sosial Masyarakat (JAMKESMAS) adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JPKMM atau lebih dikenal dengan program ASKESKIN yang diselenggarakan pada tahun 2005-2007.

Perubahan mendasar penyelenggaraan dari Program ASKESKIN ke Program JAMKESMAS didasari atas pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akutabilitas penyelenggaraan program.

Perubahan meliputi:

 

1. Landasan Filosofis

Program JAMKESMAS sebagai kelanjutan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) diselenggarakan sejak Agenda 100 Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu untuk mengatasi hambatan dan kendala akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.

Kebijakan JAMKESMAS/ASKESKIN dilaksanakan untuk memenuhi hak dasar setiap individu/semua warga negara termasuk masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini merujuk pada Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H.

Lebih lanjut, Program JAMKESMAS diselenggarakan untuk:

Kebijakan JAMKESEMAS/ASKESKIN diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu selama masa transisi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).  Selanjutnya, penyelenggaraan akan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN.

 

2. Landasan Yuridis

Keputusan Menteri Kesehatan No. SK No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. 

Peraturan Perundangan Terkait

  1. Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

  2. Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

  1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lemb. Negara Nomor 4355)

  3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

  4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

  5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920)

  6. UU No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920)

    • PerMen Keuangan No. 134/PMK.6/2005tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    • PerMen Keuangan No. 91/PMK.06/2007tentang Bagan Akun Standar

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan Program JAMKESMAS diatur dengan:

a. Tahun 2013

  • Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013.
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2013 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140/MENKES/SK/III/2013  tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 010/Menkes/SK/I/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2013
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan RI No. HK.02.03/I/0395/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013
  4. Surat Edaran No. 149 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013
  5. Surat Edaran No. HK.03.03/X/573/2013 tentang Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013

b. Tahun 2012

  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012 (berdasarkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar JAMKESMAS No. 2581/Menkes/Per/XII/2011)
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2012 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 052/Menkes/SK/II/2012 Tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 053/Menkes/SK/II/2012 Tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 173/Menkes/SK/V/2012 Tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.03.05/I/431/12 Tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kab/Kota Tahun Anggaran 2012
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.03.05/I/861/12 Tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kab/Kota Tahun Anggaran 2012
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK 03.05/1524/2012 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 233/Menkes/SK/VII/2012 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2012
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 382/Menkes/SK/XI/2012 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2012

c. Tahun 2011

  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011, memuat:
  1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  2. Ketentuan untuk memberlakukan Pemberlakuan INA-CBGs untuk klaim pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas sejak akhir tahun 2010.
  3. Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan No. 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Tahun 2010
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2011 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 325/Menkes/SK/II/2011 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1036/Menkes/SK/V/2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1783/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1937/Menkes/SK/IX/2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011

d. Tahun 2010

  1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

  2. Ketentuan untuk memberlakukan INA-DRG Versi 1.6 untuk klaim pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas sejak 1 Maret 2010.

  3. Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009

  1. Daftar Penerima Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010 beserta besarannya

  2. Dana Bantuan Sosial diperuntukkan bagi dukungan operasional pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun kunjungan ke lokasi sasaran berupa kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di DTPK.

  3. Bantuan Sosial diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

  4. Tatacara Pengelolaan Bantuan Sosial mengikuti Petunjuk Teknis

  5. Petunjuk Teknis digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial.

  6. Dana Bantuan Sosial bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

  1. Petunjuk Teknis dan ketentuan untuk berpedoman pada KepMenKes No. 316/Menkes/SK/V/2009

  2. Mulai berlaku sejak 23 Desember 2009

e. Tahun 2009      

f. Tahun 2008

Acuan bagi instansi Pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan serta pihak lain terkait dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan pemberi pelayanan kesehatan primer lainnya

 

 


 

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Regulasi JAMKESMAS
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013