Regulasi Program TASPEN

1. Landasan Filosofis

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

UU No 11 Tahun 1969 dalam Penjelasan Umum angka 7 menyatakan bahwa Pemberian pensiun tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional.  Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.

 

2. Landasan Yuridis

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

3.1. Kepesertaan

3.2. Iuran

3.3. Manfaat

Sesuai ketentuan Pasal 8 dan penjelasannya, Pasal 1 dan penjelasannya, manfaat Program ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah:

3.4. Penyelenggara

Program ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL diselenggarakan oleh PT. (Persero) - Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum Perseroan Terbatas (Persero).

3.5. Jaminan Negara

Dalam hal PT (Persero) TASPEN  tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981, maka Negara menjamin pemenuhan terhadap hak-hak perserta (Pasal 14 ).

 

4. Ketentuan Tentang Pensiun (UU No. 11 Tahun 1969)

4.1. Pensiun Pegawai

a. Hak atas Pensiun Pegawai (Pasal 9)

  1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:
    • telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
    • Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau;
    • mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
  2. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
  3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
  4. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

b. Besarnya Pensiun Pegawai (Pasal 11)

  1. Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:
    • Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
    • Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
    • Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.
  2. Pensiun pegawai dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

c. Dasar Pensiun (Pasal 5)

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

d. Mulai Pemberian Pensiun Pegawai (Pasal 13)

  1. Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.
  2. Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

e. Berakhirnya Hak Pensiun Pegawai (Pasal 14)

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

f. Pembatalan pemberian pensiun pegawai (Pasal 15)

  1. Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1969.
  2. Jika Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

4.2. Pensiun Janda/Duda/Anak

a. Hak atas pensiun Janda/duda (Pasal 16)

  1. Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
  2. Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.
  3. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

b. Besarnya pensiun janda/duda (Pasal 17)

  1. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
  2. Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.
  3. Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.
  4. Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

c. Ketentuan Khusus (Pasal 18 dan 20)

  1. Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:
    • Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
    • satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.
    • Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
  2. Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
  3. Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
  4. Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
    • belum mencapai usia 25 tahun, atau
    • tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
    • belum nikah atau belum pernah nikah.
  5. Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka:
    •  20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya.
    • Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud di atas (poin a).

d. Mulainya pemberian pensiun janda/duda (Pasal 24)

  1. Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda/bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan.
  2. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

e. Berakhirnya hak pensiun janda/duda (Pasal 25)

  1. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
  2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

f. Pembatasan pensiun janda/duda (Pasal 28)

  1. Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.
  2. Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

g. Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda (Pasal 29)

Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:

  1. jika penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
  2. jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/Badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
  3. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas Pegawai Negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

h. Usia Pensiun PNS

  1. Perubahan Pertama     :     PP No. 1 Tahun 1994
  2. Perubahan Kedua        :     PP No. 65 Tahun 2008
  1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
    • jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau
    • jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
  2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
    • jabatan struktural Eselon I;
    • jabatan struktural Eselon II;
    • jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
    • jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau
    • jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
  3. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
    • jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
    • jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
  4. 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I

 

5. Pendirian PT. (Persero) TASPEN

5.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pendirian PT (Persero) TASPEN mengacu pada:

  1. Undang-Undang No.  2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5.2. Pendirian

Pendirian PT (Persero) TASPEN dengan:

  1. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963tentang Pendirian Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
  2. PeraturanPemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
  3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970tentang Perubahan bentuk perusahaan PN Taspen menjadi Perum Taspen, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara.
  4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
  5. Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari1982 yang mengalamibeberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah, S.H.

 



 

 

 

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Regulasi Program TASPEN
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013