jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Wawasan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan

Oleh: MARTABAT Prima Konsultindo 05 April 2011

KELALAIAN TENAGA KESEHATAN
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT

 

Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) menentukan "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. ”

Pembentuk Undang-undang menganggap Pasal tersebut sudah cukup jelas. Padahal bila dicermati lebih lanjut banyak hal yang masih memerlukan penjelasan, lima diantaranya adalah:

  1. Apakah yang dimaksud dengan “yang mewakili rumah sakit dan siapa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya mewakili rumah sakit?

  2. Apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab secara hukum?

  3. Apakah yang dimaksud dengan semua kerugian?

  4. Apakah yang dimaksud dengan kelalaian?

  5. Siapakah yang dimaksud dengan tenaga kesehatan di Rumah Sakit?

Karena UU RS tidak jelas menerangkan isi Pasal 46, maka jawaban atas keenam pertanyaan tersebut dicari dalam doktrin hukum.

1. Wakil Rumah Sakit

Untuk menjawab ‘siapa yang mewakili rumah sakit’, perlu pemahaman atas rumah sakit di Indonesia beserta struktur organisasinya dan peraturan perundagan yang terkait lainnya. 

UU RS Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inal, rawat jalan dan gawat darurat. Selanjutnya, UU ini membagi jenis rumah sakit berdasarkan pengelola menjadi  dua jenis yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

Rumah Sakit Publik dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan Rumah sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

UU RS menetapkan organisasi rumah sakit. Sebagai sebuah institusi,  setiap rumah sakit menurut ketentuan Pasal 33 UU RS, harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel yang paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal serta administrasi umum dan keuangan.  

Yang dimaksud  dengan kepala rumah sakit  menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU RS adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan direktur utama (chief executive officer) termasuk direktur medis.  Dengan demikian, yang mewakili rumah sakit secara hukum adalah kepala rumah sakit.

Untuk rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah, tanggung jawab dilaksanakan oleh pimpinan unit pelaksana teknis (UPT). Pimpinan UPT dalam hal ini adalah kepala rumah sakit atau sebutan lainnya merupakan penanggung jawab organisasi dan penentu kebijakan organisasi rumah sakit.

Bagi rumah sakit berbadan hukum perseroan, ketentuan ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).  Pasal 98 ayat 1 UU PT menetapkan bahwa direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU PT, anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemengang saham.

Sedangkan bagi rumah sakit berbadan hukum yayasan, menurut Pasal 35 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, tanggung jawab berada di tangan pengurus yayasan.  Pengurus yayasan berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun luar pengadilan.  Kecuali jika yayasan mendirikan badan usaha rumah sakit, maka pertanggungjawabannya ada di tangan pengurus rumah sakit.

2.Bertanggung Jawab Secara Hukum

Rumah sakit adalah subyek hukum.  Berarti, rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.  Karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Perdata

Merujuk pendapat Triana Ohoiwutun(2007:81), hubungan hukum ini menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan adalah perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasen.  Sedangkan perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antra rumah sakit dan pasen untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasen.  

Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum.  Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum. ”

Administratif

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit.

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.  Selain itu UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Jika  rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 UU RS,  rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

Pidana

Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit  memenuhi tiga unsur.  Ketuga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.  

Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan.

3. Semua Kerugian

Apakah yang dimaksud dengan semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit?

Dalam hukum perdata dibedakan antara kerugian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dengan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang dapat dituntut atas dasar  wanprestasi menurut  Adami Chazawi (Malpraktek Kedokteran 2007:69), ”hanyalahkerugian materiil atau kerugian kekayaan/kebendaan (vermogenschade) atau kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu kerugian yang dapat dituntut dengan alasan perbuatan melawan hukum selain kerugian kebendaan juga kerugian idiil (immaterial) yang tidak bersifat kebendaan, namun dapat diperkirakan nilai kebendaannya berdasarkan kelayakan. ”

Pasal 46 Undang-undang tentang Rumah Sakit menyatakan Rumah Sakit bertanggung jawab atas “semua kerugian”artinya rumah sakit menanggung kerugian materiil maupun immaterial.

Selanjutnya, UU RS hanya mensyaratkan bahwa kerugian itu “ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.  Hal ini berarti,  UU RS mensyaratkan adanya hubunan kausal antara kerugian dengan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit .

Hubungan kausal dalam hukum perdata digunakan untuk menentukan adanya kerugian sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab.  Sedangkan dalam hukum pidana hubungan kausal tersebut  sebagai syarat bagi terjadinya tindak pidana.

4. Kelalaian

Pasal 46 UU RS tidak menjelaskan apa yag dimaksud dengan kelalaian.

Hal ini dapat dimaklumi.  Ajaran tentang kelalaian (culpa) dalam doktrin hukum merupakan hal yang sulit, karena menyangkut sikap batin si pelaku yakni sesuatu yang berada dalam pikiran si pelaku.

Adami Chazawi menyimpulkan secara pokok adanya dua ajaran mengenai kealpaan yaitu culpa subjektif dan culpa objektif (op cit:88).

Ajaran culpa subjektif bertitik tolak dari sayarat syarat subjektif pada diri si pelaku/pembuat.  Sedangkan ajaran culpa objektif meletakkan syarat lalai atas suatu perbuatan pada kewajaran dan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Sementara itu dari sisi hukum pidana , J Guwandi (Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio-Etika, 2009:19) mengemukakan, ”kelalaian, di dalam literature disebut ”delicta ommissionis”atau melanggar suatu peraturan pidana karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sehingga merugikan pasien. ”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 UU RS, ihwal kelalaian memang perlu dibahas secara lebih mendalam agar penerapannya dalam praktek dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak.

5. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 46 UU RS membatasi tanggung jawab rumah sakit terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.  Jadi, pasal ini menekankan pada lokasi terjadinya kelalaian, tidak mempertimbangkan hubungan kerja antara tenaga kesehatan dan rumah sakit.

UU RS tidak membedakan hubungan hukum antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan tersebut. Apakah hubungan hukumnya sebagai mitra atau menjadi pihak yang bekerja sepenuhnya sebagai pegawai/karyawan  rumah sakit? Undang-undang hanya menentukan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan memberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian mereka  menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah ”setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangn untuk melakukan upaya kesehatan. ”

Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat(1) Undang-undang tentang Kesehatan dikemukakan antara lain:”Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya.”

6. Tindak Lanjut

Tanggung jawab Rumah Sakit  semakin berat. Risiko yang dipikul semakin besar.  Karena itu rumah sakit perlu lebih ketat melakukan seleksi dan penempatan tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan.

Selain itu untuk menjaga hubungan yang harmonis antara rumah sakit dengan pasen dan tenaga kesehatan, maka pimpinan rumah sakit harus menanamkan 3 norma moral yang temaktub dalam “Hospital Patient’s Charter, 1979” yang telah diterima menjadi standar internasional.  Ketiga norma tersebut adalah menghormati pasen, standar profesi dan tanggung jawab sosial untuk pelayanan kesehatan rumah sakit.

Dan yang terpenting, Pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan UU RS dan UU Kesehatan serta standar-standar pelayanan untuk memberikan perlindungan kepada pasen, tenaga kesehatan dan rumah sakit. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Wawasan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/wawasan_hukum_jaminan_sosial_dan_kesehatan_
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019