jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Tunggakan Iuran JKN Semakin Adil Bagi Peserta yang Patuh

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 28 December 2018
Keadilan semakin berpihak pada peserta yang patuh mengiur. Kini, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menetapkan kewajiban membayar tunggakan iuran maksimal 24 bulan, dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya 12 bulan. 1

Masa Bayar Tunggakan Iuran Dihitung 24 Bulan

 
Pengaturan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa masa bayar tunggakan iuran JKN kini menjadi dua tahun (24 bulan). Sebelumnya, batas maksimal tunggakan iuran hanya terhitung hingga satu tahun (12 bulan), pasca diterbitkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018, masa tunggakan iuran JKN diperpanjang hingga dua kali lipat.
 
Mari cermati ilustrasi berikut ini dan simak berapa tunggakan yang wajib dibayarkan oleh peserta dan berapa dana amanah yang terselamatkan.
 
Semasa Pepres Nomor 19 Tahun 2016, Peserta kelas I yang menunggak iuran hingga 30 bulan hanya dikenakan kewajiban membayar sejumlah Rp 960.000,00. Kini dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, penunggak iuran dikenakan kewajiban membayar iuran 24 bulan, atau 2 kali libat lebih banyak dari kewajiban sebelum diberlakukan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yakni Rp 1,92 juta, mendekati jumlah total iuran tertunggak sebenarnya sejumlah Rp 2,4 juta.
 
Inilah yang disebut dengan kebijakan pelunasan tunggakan iuran JKN yang semakin adil. Walaupun belum adil sepenuhnya, tapi kebijakan membayar tunggakan iuran maksimal 24 bulan semakin memperkecil selisih dana yang dibayar penunggak dengan dana yang dibayarkan oleh peserta yang patuh.
 
Selain meningkatkan aspek keadilan bagi peserta yang patuh, kebijakan ini juga memperkecil kehilangan dana amanat dan memperkuat ketersediaan dana untuk membayar manfaat.
 
Total penunggak iuran JKN hingga saat ini sebanyak 18 juta jiwa. 2 Jika diasumsikan rerata bulan tertunggak 30 bulan dan rerata iuran Rp 30.000,00/jiwa, maka pendapatan iuran dari penunggak adalah Rp 12,96 T. BPJS Kesehatan berpotensi mengumpulan tunggakan dua kali lebih banyak dibandingkan sebelum deberlakukannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
 

Denda Pelayanan Tetap

Tidak ada perubahan besaran denda pelayanan bagi peserta yang menunggak iuran. Bagi para penunggak yang telah melunasi tunggakan iuran, apabila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif, Peserta dirawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka peserta dikenakan denda. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tetap mengenakan denda pelayanan sebesar 2,5% dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak. Besaran denda paling tinggi adalah Rp. 30.000.000,00.

Saatnya Penegakan Kepatuhan Membayar Iuran

Tahapan pembelajaran JKN sekarang telah bergeser. Belajar gotong royong dan tanggung jawab antar sesama Peserta JKN sudah berlangsung lima tahun. Kini saatnya bergerak ke penegakan kepatuhan publik secara masif dan sungguh-sungguh.
 
Para peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran harus segera melunasi ‘hutang’ iurannya. Semakin lama menunggak, semakin besar tagihan dan semakin kecil kemungkinan melunasi tunggakan. Jika terus dibiarkan, tunggakan iuran akan menciptakan defisit dana BPJS Kesehatan dan menjadi petaka bagi peserta lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Simulasi Tunggakan Iuran dan Denda Pelayanan

 

Simulasi:

  • Keluarga Bapak Amir tediri atas Bapak, Ibu, dan satu orang anak.

  • Bapak Amir beserta keluarga adalah peserta PBPU kelas 1, iuran Rp 240.000,00 per bulan per keluarga.

  • Keluarga Bapak Amir menunggak iuran selama 26 bulan sejumlah Rp 6.240.000; Ia terakhir kali membayar iuran JKN pada Juli 2016 dan pada 1 September 2018 melunasi 24 bulan tunggakan iuran sejumlah Rp 5.760.000,00. Pak Amir mendapatkan keringanan 2 bulan iuran, sejumlah Rp 480.000,00.

  • Tiga puluh hari pasca pelunasan tunggakan iuran, tepatnya pada 1 Oktober 2018, anak Bapak Amir dirawat inap di RS karena suatu penyakit dengan tarif sebesar Rp. 45.000.000,00.

  • Apabila Bapak Amir hendak menggunakan JKN untuk mendanai perawatan anaknya, maka Bapak Amir harus membayar Rp 19.340.000,00 kepada BPJS Kesehatan.

 

  • Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a, maka keluarga Bapak X hanya membayarkan piutang iuran JKN sebanyak 24 bulan atau mendapat diskon tunggak sebesar 2 bulan.

 
  • Karena dalam kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan iuran JKN, anak Bapak X dirawat inap di RS maka, keluarga Bapak X harus membayarkan denda pelayanan kepada BPJS Kesehatan.

1Pasal 17A.1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2Sistem Monitoring Evaluasi Jaminan Sosial DJSN. (2018). “Jumlah Peserta Aktif dan Tidak Aktif (Menunggak Iuran) Keadaan Oktober 2018”. Unduh. (Diakses pada: Rabu, 26 Desember 2018 pukul 08.45 WIB). Sumber: http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/?jumpto=tidakaktif_all  

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tunggakan Iuran JKN Semakin Adil Bagi Peserta yang Patuh
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/tunggakan_iuran_jkn_semakin_adil_bagi_peserta_yang_patuh
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019