jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 05 January 2012

UU BPJS menentukan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, seorang calon harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditentukan dalam UU BPJS.

UU BPJS juga mengatur secara rinci tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. Proses rekrutmen calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Panitia seleksi bentukan Presiden inilah yang menjaring dan menyaring calon-calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi yang memnuhi persyaratan, untuk diajukan kepada Presiden.

Proses pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas oleh Presiden sedikit berbeda dengan pemilihan dan penetapan anggota Direksi. Presiden memilih dan menetapkan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi.

Untuk pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dipilih dan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Panitia seleksi. Sedangkan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur Tokoh Masyarakat, diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dipilih. Hasil pemilihan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR untuk ditetapkan.

Melalui prases rekrutmen seperti tersebut diharapkan dapat dipilih dan ditetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang memenuhi persyaratan, aspiratif dan mendapat dukungan pemangku kepentingan, profesional dan kapabel dalam mengemban tugasnya.

PERAN PANITIA SELEKSI

Peran panitia seleksi bentukan Presiden sangat strategis dalam menyeleksi calon anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi. Panitia seleksi, menurut Pasal 28 ayat (2) UU BPJS terdiri atas 2 orang unsur Pemerintah dan 5 orang unsur masyarakat. Kemudian pada ayat (3) ditentukan bahwa keanggotaan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

UU BPJS tidak menjelaskan lebih lanjut kualifikasi unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Paling tidak unsur Pemerintah dimaksud terkait dengan urusan kementerian yang menyelenggrakan urusan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau dengan pembayaran bantuan iuran jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah.

Sedangkan unsur masyarakat tentunya mencerminkan pemangku kepentingan yang terkait dengan program jamianan sosial dan ahli jaminan sosial yang mampu menangkap aspirasi masyatrakat dalam memilih orang yang tepat pada posisi yang tapat untuk mengawaki organ BPJS.

Mengingat pentingnya peran panitia seleksi dalam pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi, maka penentuan orang orang yang akan duduk dalam panitia seleksi merupakan awal yang menentukan sukses tidaknya pelaksanaan tugas panitia seleksi.

Proses pemilihan orang-orang yang akan ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi haruslah transparan, dan objektif sehingga masyarakat menaruh kepercayaan terhadap mereka. Hal ini akan berdampak pada kredibilitas calon anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi yang direkrut.

Selain itu tata cara atau metodologi rekrutmen yang akan dilakukan oleh panitia seleksi juga berpengaruh terhadap hasil yang dicapai.

Diharapkan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 31 UU BPJS dapat memberikan jawaban yang lebih jelas, operational dan pasti mengenai tatacara pemilihan dan penetapan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi. 

Petikan Pasal 28 s/d Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2011

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

Pasal 28

  1. Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat.
  3. Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

  1. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
  2. Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus.
  3. Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calong anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
  4. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
  5. Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Pasal 30

  1. Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi.
  2. Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
  4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
  5. Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  6. Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.

© Martabat, 5 Januari 2012 | 16.25

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/tata_cara_pemilihan_dan_penetapan_anggota_dewan_pengawas_dan_anggota_direksi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016