jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Tanggungjawab Secara Tanggung Renteng Direksi BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 20 June 2013

Pasal 38 UU BPJS menentukan ”Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.”

Pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa ketentuan tersebut sudah cukup jelas.

Padahal masih terdapat beberapa masalah yang memerlukan penjelasan untuk kepastian hukum.

UU BPJS tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 38 UU BPJS, sehingga akan sia-sia saja menunggu jawaban atas permasalahan yang belum jelas dalam peraturan pelaksanaan UU BPJS.

Sehubungan dengan itu, untuk memahami maksud Pasal 38 UU BPJS perlu digali doktrin dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dari organ badan hukum publik.

TANGGUNG RENTENG

Apa yang dimaksud dengan Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng?

Tanggung jawab secara tanggung renteng Direksi BPJS adalah taggung jawab bersama semua anggota Direksi sebagai satu kesatuan kolektif.

Mengapa Direksi yang bertanggung jawab secara tanggung renteng?

Karena, menurut Pasal 1 angka 13 UU BPJS,Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Direksi BPJS adalah organ BPJS yang bersifat kolegial terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur professional yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegitan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya.

Salah satu tugas direksi adalah mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi berwenang antara lain untuk melaksanakan wewenang BPJS.

Wewenang BPJS terkait dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Direksi adalah menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Kewenangan Direksi tersebut berkaitan dengan kewajiban BPJS untuk mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosialsecara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU SJSN.

Selain itu, dalam memenuhi kewajibannya mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial Direksi BPJS, harus pula memperhatikan: 3 asas, tujuan, dan 9 prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial.

Direksi yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial dituntut untuk melaksanakan kewajibannya secara profesional, penuh integritas dan dalam batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Tanggung jawab secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Direksi dimaksudkan agar:

  1. Terdapat kebersamaan dalam pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS diantara anggota Direksi;
  2. Ada keterbukaan/transparansi diantara sesama anggota Direksi dalam pengambilan setiap keputusan;
  3. Terjadi check and balances dalam pengambilan keputusan; dan
  4. Semua anggota Direksi melaksanakan tugas secara professional dan dengan itikad baik demi kepentingan BPJS dan Peserta.

Syarat agar Direksi dapat diminta bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah:

  1. Direksi melakukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial.
    Kesalahan ini dapat berupa kesalahan prosedur dalam pengambilan kebijakan pengeloaan Dana Jaminan Sosial, dan/atau kesalah substantif pengelolaan Dana Jmainan Sosial; dan
  2. Kesalahan tersebut pada huruf a,menimbulkan kerugian finansial,yaitu deficit atau mengganggu kesehatan  keuangan Dana Jaimnan Sosial sehingga BPJS tidak mampu melakukan pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial dan/atau mengganggu kelangsungan program Jaminan Sosial.

Persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya keduanya harus terpenuhi agar Direksi dapat diminta bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Sehubungan dengan itu, Direksi harus benar benar melaksanakan tugasnya dengan itikad baik professional dan memegang teguh prinsip good corporate governance  untuk menghindarkan terjadinya kesalahan  pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang menimbulkan kerugian finansial.-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tanggungjawab Secara Tanggung Renteng Direksi BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/tanggungjawab_secara_tanggung_renteng_direksi_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019