jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Rancang Bangun Peraturan Pelaksanaan UU SJSN

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 15 June 2012

Dalam sistem hukum Indonesia jenis Peraturan Perundang-undangan disusun secara hierarkis, terdiri atas:

  1. UUD Negara RI Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis PeraturanPerundang-undangan selain sebagaimana tersebut diatas yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang  atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN LAMBAN

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Perundang-undangan selain itu yang diakui keberadaannya dan memepunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-udangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki. Oleh karena itu materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi .

UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(UU SJSN) mendelegasikan pengaturan  soal-soal tertentu dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya. Terdapat 25 Pasal dalam UU SJSN yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Ada 1 Pasal mendelegasikan kepada Undang-Undang, 11 Pasal kepada Peraturan Pemerintah, 10 Pasal kepada Peraturan Presiden, dan 3 Pasal dengan Peraturan Perundang-undangan tanpa menyebut jenisnya.

Yang sudah berhasil dibentuk adalah UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS sebagai pelaksanaan Pasal 5 UU SJSN, Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tata cara pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota DJSN yang diikuti dengan  Keputusan Presiden Nomor : 110/M Tahun 2008 mengenai Pengangkatan dalam keanggotaan DJSN sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan 11 UU SJSN.

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang harus dibentuk sebagai pelaksanaan UU SJSN sampai sekarang sedang dalam persiapan.

Sementara itu UU BPJS sendiri perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan berupa  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan BPJS, Peraturan Direksi dan Peraturan Dewan Pengawas BPJS.

Pembentukan peraturan pelaksanaan UU SJSN jo UU BPJS berjalan lamban. Padahal peraturan pelaksanaan tersebut diperlukan untuk

  1. Mendukung proses tranformasi PT  Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan:
  2. Mendukung beroperasinya BPJS Askes pada 1 Januari 2014 dan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat I Juli 2015; dan
  3. Menjamin kepastian hukum penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi selkuruh rakyat.

RANCANG BANGUN PERATURAN PELAKSANAAN UU SJSN

Pemerintah perlu membuat rancang bangun yang komprehensif seluruh Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU SJSN jo UU BPJS, agar peraturan pelaksaan tersebut koheren, harmonis, sebagai bagian dari satu sistem Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial.

Paul Scholten (2003:30), guru besar ilmu hukum di negeri Belanda menyatakan: ”aturan-aturan harus memperlihatkan homogenitas logical, yang menyebabkannya ia menata diri ke dalam suatu system.” Lebih lanjut dikemukakan: ”Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks interaksi dengan aturan hukum yang lain. Hal ini hanya mungkin jika aturan-aturan itu secara logical berada dalam saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, mewujudkan sebuah sistem.” (Ibid,31).

Peraturan pelaksanaan UU SJSN jo UU BPJS harus ditempatkan dalam konfigurasi Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial yang saling berhubungan secara harmonis dan saling tergantung secara fungsional satu sama lain sebagai kerangka regulasi bagi penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki harus menjabarkan secara lebih operasional atau teknis administrative Peraturan Perundang-undangan diatasnya, atau dengan kata lain harus memuat norma pelaksanaan yang membuat UU SJSN jo UU BPJS dapat dijalankan secara efektif.

Peraturan pelaksanaan tidak memuat norma  baru yang lain dari Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan, tetapi merupakan peraturan yang memuat garis-garis lebih rinci untuk implementasi norma yang dimuat secara garis besar dalam UU.

Dalam menyusun rancang bangun peraturan  pelaksanaan UU SJSN jo UU BPJS ada 6 langkah strategis yang perlu dilakukan:

Pertama: memetakan secara menyeluruh peraturan pelasnaan yang perlu dibuat dan memeriksa pertaliannya satu sama lain;

Kedua: mengelompokkan tiap jenis peraturan pelaksanaan berdasarkan kesamaan materi muatan yang diatur atau kedekatan hubungan materi muatannya.

Ketiga: melakukan penilaian dampak peraturan pelaksanaan yang akan dibuat terhadap penyelenggaraan SJSN.

Keempat: menyusun naskah awal rancangan peraturan pelaksanaan dengan membuka kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat.

Kelima:  mengharmonisasikan rancangan peraturan pelaksanaan secara vertical dan horizontal, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan yang sederajat.

Keenam: pengambilan keputusan.

Dengan menerapkan  6 langka starategis tersebut diharapkan rancang bangun peraturan pelaksanaan UU SJSN jo UU BPJS dapat disusun sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam UU BPJS dan materi muatannya aspiratif dan bersifat operasional.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Rancang Bangun Peraturan Pelaksanaan UU SJSN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/rancang_bangun_peraturan_pelaksanaan_uu_sjsn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016