jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Putusan MK Perkara Pengujian UU BPJS Sisakan Masalah

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 19 October 2012

15 Oktober 2012 MK membacakan putusan atas perkara pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Permohonan pengujian diajukan oleh tiga orang pemohon yaitu: M Komarudin, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Susi Sartika, Sekretaris Jendral Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, dan Yulianti, Staf PT Megahbuana Citramasindo.

Para pemohon, memohon antara lain agar MK menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.

Selanjutnya pemohon, memohon agar Pasal 15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”

Konstitusional Bersyarat

MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Dengan putusan MK tersebut Pasal 15 ayat (1) UU BPJS dinyatakan konstitusional bersyarat. Artinya Pasal tersebut dianggap konstitusional sepanjang dibaca sesuai dengan amar putusan MK angka 1.3 yang sama dengan permohonan para Pemohon sebagaiman tersebut diatas.

Putusan MK tentu cukup melegakan buruh, karena dengan demikian hak buruh untuk mendapat jaminan dijamin. Buruh berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

 Putusan MK ini konsiten dengan putusan MK dalam perkara nomor 70/PUU-IX/2011 yang menyatakan Pasal  Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN konstitusional bersyarat sebagaimana putusan MK dalam perkara ini.

Sebagai konsekuensi putusan MK tersebut adalah bahwa peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang bersangkutan dengan hak pekerja  untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja sebagaiman tercantum dalam amar putusan MK,harus diakomodir dalam peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS.

Menyisakan Masalah

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, namun putusan MK tersebut diatas masih menyisakan masalah yang krusial, yaitu berkenaan dengan frasa ”atas tanggungan pemberi kerja”

Apa yang dimaksud atas tanggungan pemberi kerja?

Putusan MK sendiri tidak memberi penjelasan mengenai soal ini.

Akibatnya timbul berbagai interpretasi.

Ada pihak yang menganggap bahwa pemberi kerja menanggung seluruh iuran yang timbul sebagai konsekuensi dari pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial yang dilakukan oleh buruh apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang menjadi tanggungan pemeberi kerja ialah sesuai dengan ketentuan UU SJSN maupun UU BPJS. Sebab dalam amar putusan MK tidak ditentukan bahwa pemberi kerja menanggung seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat pendaftaran tersebut.

Lagi pula Pasal 15 ayat (1) UU BPJS maupun Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mengatur masalah kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Sedangkan mengenai besarnya iuran dan siapa yang menanggung diatur dalam Pasal tersendiri untuk setiap program jaminan sosial.

Untuk program jaminan kesehatan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU SJSN yang menentukan antara lain iuran secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Untuk program jaminan kecelakaan kerja  diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SJSN yang menentukan iuran ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.

Untuk program jaminan hari tua diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU SJSN yang menentukan iuran ditanggung  bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.

Untuk program jaminan pensiun diatur dala Pasal 43 ayat (1) UU SJSN yang menentukan iuran  ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.

Untuk program jaminan kematian diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUSJSN Yang menentukan iuran program jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.

Masalah pengertian frasa ”atas tanggungan pemberi kerja” dalam amar putusan MK harus segera diselesaikan, melalui forum tripartite nasional, dan bila perlu meminta fatwa dari MK. Demi adanya kepastian hukum.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Putusan MK Perkara Pengujian UU BPJS Sisakan Masalah
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/putusan_mk_perkara_pengujian_uu_bpjs_sisakan_masalah
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019