jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Hanya Untuk Jaminan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. 11 January 2013

LATAR BELAKANG

Tanggal 3 Desember 2012 Presiden menanda tangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBI JK).

PP PBI JK merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasal 14 ayat (1) UU SJSN menentukan ”Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS.”

Frasa ”secara bertahap“ dalam ketentuan ini dimaksudkan agar memperhatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran Negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan.

Pada ayat (2) ditentukan ”Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.”

Pada ayat (3) ditentukan ”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.”

Kemudian pada Pasal 17 ayat (4) UU SJSN ditentukan ”Iuran program jaminan sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibayar oleh Pemerintah.”

Ayat (5) Pasal ini menentukan ”Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.”

Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan ”Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) UU SJSN mendelegasikan pengaturan mengenai penahapan pendaftaran penerima bantuan iuran sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dan pembayaran iuran bagi penerima bantuan iuran oleh pemerintah pada tahap pertama untuk jaminan kesehatan.

PP PBI JK hanya mencakup pengaturan penerima bantuan iuran untuk program jaminan kesehatan.

BATASAN PENGERTIAN  FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

PP PBI JK memuat beberapa batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam Pasal-Pasal PP.

Dua diantaranya yang penting ialah apa yang diamaksud dengan “fakir miskin” dan “orang tidak mampu”.

Yang diamaksud dengan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Yang dimaksud dengan Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

PP PBI JK mengatur hal ikhwal yang berkaitan dengan penetapan kriteria dan pendaftaran Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu, penetapan PBI JK, pendaftaran PBI JK, pendanaan iuran, perubahan data PBI JK dan peran serta masyarakat.

PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Kriteria tersebut menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan.

Hasil pendataan fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh BPS diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.

Verifikasi dan validasi dilakukan dengan mencocokkan dan mengesahkan data.

PENETAPAN PBI JK

Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi, sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri Sosial, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan ”menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait” antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan BPS.”

Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota.

Data terpadu tersebut menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI JK.

Data terpadu tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial kepda Menteri Kesehatan dan DJSN.

Penyampaian data terpadu kepada Menteri Kesehatan diperlukan untuk pendaftaran jumlah nasional PBI JK sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Penyampain data terpadu kepada DJSN diperlukan sebagai bahan bagi DJSN

untuk mengusulkan anggaran jaminan sosoial bagi penerima bantuan iuran.

PENDAFTRAN PBI JK

Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI JK yang trelah ditetapkan oleh menteri Sosial, sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarakan oleh Menteri Kesehatan.

PENDANAAN IURAN

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI JK bersumber dari APBN.

DJSN menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI JK kepada Menteri kesehatan.

Menteri Kesehatan menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI JK kepada Menteri Keuangan berdasarkan usulan DJSN.

Usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI JK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN DATA PBI JK

Perubahan data PBI JK dilakukan dengan:

  1. Pengahapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum sebagai PBI JK karena tidak lagi memnuhi kriteria;dan
  2. Penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI JK karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Perubahan data PBI JK diverifikasi dan divalidasi ole Menteri Sosial.

Perubahan data ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI JK dilakukan setiap 6 (enam)bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar iuran.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI JK, baik diminta maupun tidak diminta.

Peran serta masyarakat tersebut disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat di setiap pemerintah daerah, yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan “unit pengaduan masyarakat” adalah unit yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang salah satu fungsinya untuk menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan permasalahan dalam pendataan, pendaftaran, dan pemberian iuran Jaminan Kesehatan.

Peran serta masyarakat yang aktif merupakan sarana yang efektif untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan PBI JK.

Masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu dalam menggunakan kesempatan berperan serta, agar PBI JK dapat memenuhi sasaran yang ditentukan.

PENETAPAN PBI JK TAHUN 2014

PP PBI JK menetukan bahwa penetapan jumlah PBI JK pada tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Menteri Sosial dalam menetapkan jumlah PBI JK tahun 2014 berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Mengingat pentingnya penetapan jumlah PBI JK tahun 2014, maka Menteri Sosial diharapkan segera duduk bersama dengan Meneteri Keuangan dan pimpinan lembaga terkait untuk menetapkan jumlah PBI JK tahun 2014, yang merupakan tahun awal beroperasinya BPJS Kesehatan.

Penetapan PP tentang PBI JK memang telah lama ditunggu.Setelah PP PBI JK ditetapkan diharapkan menyusul peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS lainnya untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan.

Tanpa regulasi yang lengkap, bersifat operasional dan ditegakkan secara konsisten, maka BPJS Kesehatan sulit dapat beroperasi secara efektif pada 1 Januari 2014.Karena eksistensi dan kinerja  BPJS Kesehatan sangat ditentukan oleh mantapnya regulasi yang mengaturnya.

Jakarta,11 Januari 2013

A. A. Oka Mahendra, S.H.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Hanya Untuk Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/peraturan_pemerintah_nomor_101_tahun_2012_hanya_untuk_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016