jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 12 June 2013

Setiap Peserta Jaminan Kesehatan berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Sesuai dengan prinsip ekuitas setiap Peserta dijamin memperoleh kesamaan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

BPJS Kesehatan bertugas untuk membiayai pelayanan kesehatan setiap Peserta yang telah memenuhi kewajibannya dan memenuhi prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

PENYELENGGARA PELAYANAN

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan dalam hal ini meliputi:rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotik dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Pada ayat (2) ditentukan, Fasilitas Kesehatan milik swasta  yang memnuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Artinya Fasilitas Kesehatan tidak diwajibkan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Kerjasama Fasilitas Kesehatan milik swasta dengan BPJS Kesehatan bersifat optional atau didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Perlu ditambahkan bahwa Fasilitas Kesehatan dianggap memenuhi persyaratan  apabila Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Persyaratan Faslitas Kesehatan milik Pemerintah dan milik swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.

Perturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan tidak mengatur secara rinci isi perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Pasal 11 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan bahwa kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan Fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran Fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan untuk membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan menjadi wewenang BPJS.

Sehubungan dengan itu, unit organisasi  BPJS Kesehatan yang ditugasi untuk menangani permasalahan kontrak dengan Fasilitas Kesehatan  harus diisi oleh sumber daya manusia yang memahami seluk beluk pembuatan, pelaksanaan, penyelesaian perselisihan dan penghentian kontrak.

Kontrak antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan merupakan kontrak perdata yang tunduk kepada ketentuan hukum perjanjian.-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/penyelenggara_pelayanan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016