jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 04 March 2013

Dalam tulisan yang lalu telah kita bahas masalah Peserta dan Kepesertaan.

Dalam tulisan berikut akan kita bicarakan masalah pendaftaran peserta dan perubahan data kepesertaan.

Masalah ini diatur dalam Bab III Perpres Nomor 12 Tahun 2013, mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

PENDAFTARAN PESERTA PBI JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 10 Perpres menentukan, Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang PBI Jaminan Kesehatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur antara lain pendaftaran PBI Jaminan Kesehatan.

PENDAFTARAN PESERTA BUKAN PBI JAMINAN KESEHATAN

Pendaftaran Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan diatur dalam Pasal 11 Perpres.

Pasal 11 mewajibkan kepada setiap Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Ketentuan ini untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 70/PUU-IX/2011, yang menentukan ”Pasal 13 ayat(1) UU SJSN dinyatakan konstitusional bersyarat, sehingga selengkapnya harus dibaca Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan social yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan social atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.” Konsisten dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 82/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat(1) UU BPJS konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca seperti Pasal 13 ayat(1) UU SJSN .

Sayangnya Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tidak utuh menampung putusan Mahkamah Konstitusi dalam rumusan Pasal 11 ayat(2) Perpres.

 Frasa penting yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditampung dalam rumusan Pasal 11 ayat(2) Perpres ialah frasa yang  menyatakan ”atas tanggungan Pemberi Kerja.”

Karena itu, rumusan Pasal 11 ayat(2) berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yaitu mengenai siapa yang mesti membayar Iurannya? Apakah Pekerja yang bersangkutan atau Pemberi Kerja dan Peserta.

Kemudian, mengenai  Pekerja Bukan Penerima Upah Perpres menentukan bahwa setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

Permasalahan yang timbul ialah apakah anggota keluarga Pekerja Bukan Penerima Upah dibatasi jumlahnya seperti halnya anggota keluarga Pekerja Penerima Upah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat(1) Perpres?

BERTENTANGAN DENGAN PP NOMOR 69 TAHUN 1991

Selanjutnya ditentukan, bahwa setiap orang Bukan Pekerja wajib mendaftrakan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

Permasalahan yang timbul selain berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan anggota keluarga Bukan Pekerja, ialah berkenaan dengan  makna frasa “dengan membayar Iuran,” apakah maksudnya membayar Iuran sendiri?

Jika demikian maka ketentuan tersebut sepanjang menyangkut Bukan Pekerja dari “Veteran dan Perintis Kemerdekaan” bertentangan dengan Pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Anggota Keluarganya yang menentukan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN.

IDENTITAS PESERTA

Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapat identitas Peserta.

Identitas Peserta tersebut paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta.

Nomor identitas Peserta tersebut merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan social.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Peserta jaminan  kesehatan yang telah memperoleh identitas peserta tidak perlu lagi memperoleh identitas Peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, karena identitas yang telah dimiliki oleh Peserta yang bersangkutan berlaku untuk semua program jaminan social,demikian pula sebaliknya.

Hal ini memerlukan koordinasi yang terjalin dengan baik pada tataran kebijakan sampai pada tataran pelaksanaan.

PERUBAHAN DATA.

Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.

Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan dimaksud kepada BPJS Kesehatan.

Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan  perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.

Peserta Pekerja  Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.

Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaanya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta.

Perpres tidak mewajibkan Pemberi Kerja yang baru untuk mendaftar Pekerja  pindahan yang diterimanya.

Perpres juga tidak mengatur perubahan data PBI Jaminan Kesehatan,karena hal tersebut telah diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan, perubahan data kepesertaan, dan identitas Peserta diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/pendaftaran_peserta_dan_perubahan_data_kepesertaan_
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016