jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 04 February 2013

Menurut UU BPJS merupakan Lex Specialis dari Pembubaran Persero menurut UU BUMN dan UU PT.

Tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Mulai saat itu kedua PT (Persero) tersebut dinyatakan bubar oleh UU BPJS.

Pasal 60 ayat (3) huruf a UU BPJS menentukan, ”Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset BPJS Kesehatan.” 

Kemudian Pasal 62 ayat (2) huruf a UU BPJS menentukan ”PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.”

Aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban  hukum PT Jamsostek (Persero) yang menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan, setelah dikurangi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dialihkan ke BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf c, UU BPJS.

LEX SPECIALIS

Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) berdasarkan UU BPJS merupakan lex specialis dari ketentuan pembubaran PT (Persero) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

UU BPJS mengatur tersendiri atau mengatur secara khusus pembubaran kedua Persero tersebut, berbeda dengan pembubaran Persero pada umumnya.

Kekhususan pengaturan pembubaran kedua Persero tersebut berkenaan dengan:

  1. Terjadinya pembubaran, berdasarkan Undang-Undang, tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 64 ayat (1) UU BUMN tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS.
  2. Tidak diikuti oleh proses likuidasi, Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU BPJS.
  3. PT Askes (Persero) masih diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, dan PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru dan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
  4. Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) serta Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Pasal 58 huruf b UU BPJS ditugaskan untuk menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajibannya ke BPJS Kesehatan

Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Pasal 61 huruf c dan d UU BPJS ditugaskan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan, dan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) Ke BPJS Ketenagkerjaan.

Oleh karena ketentuan pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) sebagaimana diatur dalam UU BPJS merupakan lex specialis dari ketentuan pembubaran PT (Persero) sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT, maka berlaku asas lex specalis derogate legi generalis, artinya aturan hukum yang khusus dalam hal ini ketentuan pembubaran Perseroan berdasarkan UU BPJS akan mengenyampingkan aturan hukum umum mengenai pembubaran Perseroan yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT.

  1. Menurut Bagir Manan, (Hukum Positif Indonesia 2004:58) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogate legi generalis yaitu: Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  2. Ketentuan lex specialis harus sederajat dengan lex generalis;
  3. Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan  lex generalis.

Sehubungan dengan itu, proses pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) pada 1 Januari 2014 harus juga mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembubaran PT (Persero) pada umumnya, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU BPJS.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, agar proses pembubaran kedua Persero tersebut dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu pelaksanaan prinsip good corporate governance.

Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) bukan saja menyangkut masalah hukum perdata yang  terkait dengan hak dan kewajiban terhadap peserta dan  pihak ketiga, tetapi juga terkait dengan hak setiap orang atas jaminan sosial dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan  sosial yang menjadi tanggung jawab Negara.

Pembubaran kedua Persero tersebut  harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang mendapat  amanat dari UU BPJS untuk menyiapkan operasional BPJS  dan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajibannya ke BPJS, memikul tanggung jawab yang berat.

Mereka dituntut bekerja  profesional, dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian terhadap  mereka dapat diberlakukan apa yang dikenal di lingkungan Perseroan sebagai prinsip business judgement  rule yaitu prinsip yang melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi Perseroaan, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas kewenangan, penuh kehati-hatian, dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/pembubaran_pt_askes_persero_dan_pt_jamsostek_persero
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019