jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Peluang Meningkatkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Semakin Terbuka

Oleh: A.A. Oka Mahendra, SH (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 04 June 2012

Peluang  meningkatkan pelaksanaan  jaminan sosial nasional pasca beroperasinya BPJS Kesehatan dan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 januari 2014,semakin  terbuka.

Pertama, karena dasar hukum sistem jaminan sosial nasional kuat, diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat(3) UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.

Kemudian Pasal 34 ayat(2) menentukan ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap orang, yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara, terutama tanggung jawab pemerintah.

Pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat merupakan amanat konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara.

Kedua, karena amanat UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut telah diikuti dengan Undang-Undang pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Ketiga, karena komitmen Pemerintah dan dukungan pemangku kepentingan untuk reformasi komprehensif penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, cukup kuat.

Keempat, bangsa Indonesia dapat belajar dari pengalaman melaksanakan jaminan sosial selama ini, untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih dijumpai.

Kelima, akses untuk mempelajari best practices di negara lain sangat terbuka, karena didukung oleh kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.

6 TANTANGAN

Meskipun peluang semakin terbuka namun, tidak berarti bahwa tidak ada tantangan yang menghadang. Masih cukup banyak tantangan yang harus diatasi secara mendasar, karena menyangkut aspek struktur, kultur dan prosedur kerja.

Tantangan yang harus segera diatasi meliputi:

  1. Peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang belum jelas penyelesaiannya, padahal menurut UU BPJS, peraturan pelaksanaan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan, harus sudah ditetapkan paling lambat pada 25 November 2012 dan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, pada 25 November 2013.
  2. Harapan masyarakat sangat tinggi terhadap reformasi penyelenggaraan SJSN, pasca diundangkannya UU BPJS. Dengan diundangkannya UU BPJS, diharapkan jangkauan kepesertaan jaminan sosial mencakup seluruh penduduk, dengan manfaat yang lebih baik.
    Masyarakat mendambakan terlaksananya 5 program jaminan sosial untuk seluruh penduduk, sehingga mereka tidak perlu cemas mengahadapi resiko berkurang atau hilangnya pengahsilan mereka karena sakit, mengalami kecelakaan kerja atau memasuki usia tua/pensiun, terlindungi oleh sistem jaminan sosial .
  3. Tranformasi PT Askes(Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sangat kompleks mencakup struktur, prosedur dan kultur yang harus dipersiapkan secara terarah, terencana dan melibatkan pemangku kepentingan dan kalangan professional. Keberhasilan tranformasi tersebut sangat menentukan penyelenggaraan jaminan sosial  di masa mendatang.
  4. Kepesertaan jaminan sosial sampai sekarang  masih jauh dari harapan. Baru sekitar 34% dari angkatan kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan untuk jaminan kesehatan mencakup 60.24 % penduduk, termasuk peserta jaminan kesehatan masyarakat.
  5. Penegakan hukum jaminan sosial sangat lemah, karena:
    1. Sikap budaya masyarakat cenderung tidak mematuhi hukum;
    2. Kapasitas organisasional dan sumber daya manusia penegak hukum belum memadai;dan
    3. Dukungan politik lemah.
  6. Infrastruktur dan sumberdaya  untuk mendukung  universal coverage program jaminan sosial belum memadai .

Peluang untuk meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial pasca disahkan dan diundangkannya UU BPJS akan menjadi kenyataan, jika semua tantangan dapat diatasi  secara baik. Jika tidak peluang yang terbuka hanya merupakan fatamorgana.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Peluang Meningkatkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Semakin Terbuka
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/peluang_meningkatkan_pelaksanaan_jaminan_sosial_semakin_terbuka
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016