jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Paham Akreditasi Rumah Sakit

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 12 August 2019

Pengertian Akreditasi RS

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal angka 2, dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Permenkes No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, disebtukan bahwa pengerti akreditasi RS adalah sebuah pengakuan terhadap RS yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa RS telah memenuhi standar pelayanan RS yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

 

Tujuan Akreditasi RS

Merujuk pada Pasal 2 Permenkes No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, pengautran Akreditasi RS bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan RS dan melindungi keselamatan pasien RS;

2. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di RS dan RS sebagai institusi;

3. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan;

4. Meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

 

Manfaat Akreditasi RS

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS yang bersangkutan karena      berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien

2.  Proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien

3. Menciptakan lingkungan internal RS yang lebih kondusif untuk penyembuhan, pengobatan, dan      perawatan pasien

4. RS akan lebih mendengarkan keluhan pasien dan keluarganya serta akan lebih menghormati      hak- hak pasien dan melibatkan pasien dalam proses perawatan sebagai mitra

5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga berkontribusi terhadap kepuasan      karyawan RS

6. Menciptakan budaya belajar dengan adanya sistem pelaporan yang tepat dari kejadian yang tidak     diharapkan di RS

7. Modal negosiasi dengan perusahaan asuransi kesehatan sumber pembayar lainnya dengan      lengkapnya data tentang mutu pelayanan RS

 

Penyelenggara Akreditasi RS

Untuk melaksanakan proses akreditasi RS, Kementerian Kesehatan RI menetapkan Komisi Akreditasi RS (KARS), selaku lembaga independen yang berwenang untuk melakukan survei verifikasi dan survei akreditasi, untuk selanjutnya memutuskan predikat akreditasi yang tepat untuk RS. KARS bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI.

 

Waktu Penyelenggaraan Akreditasi RS

Pada Pasal 3 ayat (2) Permenkes No. 34 Tahun 2017 disebutkan akreditasi RS diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permenkes No. 34 Tahun 2017, akreditasi RS wajib dilakukan oleh RS paling lama setelah RS beroperasi selama 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

KARS akan mengingatkan RS untuk mengajukan survei ulang sebelum tanggal jatuh tempo akreditasi tiga tahunan. Kemudian RS harus mengajukan permintaan survei ulang kepada KARS. KARS akan menjadwalkan survei ulang tersebut dengan berusaha menyesuaikan waktu survei dengan akhir siklus akreditasi tiga tahunan. Status akreditasi RS secara otomatis akan gugur bila pelaksanaan survei ulang melampaui batas berlakunya status akreditasi RS.

 

Standar Akreditasi RS

Pada akhir tahun 2017 KARS telah menetapkan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1. SNARS Edisi 1 merupakan standar pelayanan berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit.

SNARS Edisi 1 telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit di Indonesia dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018 di seluruh Indonesia. SNARS Edisi 1 mengacu pada konsep dan prosedur akreditasi internasional yang ditetapkan oleh ISQua atau The International Society for Quality in Health, peraturan perundang-undangan tentang profesi di Indonesia, standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi 5, standar akreditasi rumah sakit KARS versi 2012, serta hasil survey standar dan elemen yang belum diterapkan di rumah sakit Indonesia, terdiri atas

Keputusan pemberian akreditasinya didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap standar di seluruh organisasi rumah sakit yang bersangkutan. Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) sebagai berikut: sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen RS, program nasional, dan integrasi Pendidikan kesehatan dalam pelayanan di RS.

 

I. Sasaran keselamatan pasien mencakup 6 sasaran yaitu:

     · mengidentifikasi pasien dengan benar

     · meningkatkan komunikasi yang efektif

     · meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications)

    · memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien        yang benar

     · mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

     · mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.

 

II. Standar pelayanan berfokus pasien mencakup:

    · Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

    · Asesmen Pasien (AP)

    · Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)

    · Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

    · Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

    · Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

 

III. Standar Manajemen Rumah Sakit mencakup:

    · Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

    · Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

    · Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)

    · Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

    · Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)

    · Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

IV. Program Nasional mencakup:

    · Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

    · Menurukan Angka Kesakitan HIV/AIDS

    · Menurukan Angka Kesakitan TB Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

    · Pelayanan Geriatri

 

Setiap elemen penilaian dilengkapi dengan (R) atau (D), atau (W) atau (O) atau (S), atau kombinasinya yang berarti sebagai berikut:

 

R = Regulasi, yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan Direktur rumah sakit, keputusan Direktur rumah sakit dan atau program.

D = Dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan dan atau notulen rapat dan atau hasil audit dan atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya.

O = Observasi, yang dimaksud dengan observasi adalah bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan/observasi yang dilakukan oleh surveior.

S = Simulasi, yang dimaksud dengan simulasi adalah peragaaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh surveior.

W = Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveior yang ditujukan kepada pemilik/representasi pemilik, direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi asuhan (PPA), staf klinis, staf non klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan lain-lain.

 

Kebijakan Penentuan Kelulusan

Keputusan akreditasi KARS berdasarkan capaian RS terhadap SNARS Edisi 1. Ketua Eksekutif KARS mempertimbangkan hasil dan informasi saat survei awal atau survei ulang untuk pengambilan keputusan hasil akreditasi. Hasilnya dapat berupa RS memenuhi kriteria untuk akreditasi keseluruhan, atau sebagian, atau tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat memperoleh akreditasi.

Keputusan akreditasi final didasarkan pada kepatuhan RS terhadap standar akreditasi. RS tidak menerima nilai/skor sebagai bentuk keputusan akreditasi final. Ketika RS telah berhasil memenuhi prasyaratan akreditasi KARS, RS akan menerima penghargaan Status Akreditasi sebagai berikut:

 

 

Bila Rumah Sakit tidak mendapat status akreditasi paripurna dan ada bab nilainya dibawah 80 % tetapi diatas 60 %, maka Rumah Sakit dapat mengajukan survei remedial untuk bab tersebut.

Sesuai dengan Surat Edara Nomor: 926/SE/KARS/IV/2018 tentang Pelaksanaan Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Akreditasi program khusus dengan sertifikat kelulusan ‘Perdana’ yang ditetapkan melalui Peraturan Ketua Eksekutif KARS Nomor 1666/KARS/X/2014, berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018.

 

 

Dasar Hukum Akreditasi dan Acuan Standar Akreditasi RS

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/MENKES/SK/XII/2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia;

9. Peraturan Ketua Eksekutif KARS Nomor 1666/KARS/X/2014 tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit;

10. Surat Edaran Nomor: 861/SE/KARS/VII/2017 tentang Persyaratan Mutlak Kelulusan Rumah Sakit.

 

11. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Paham Akreditasi Rumah Sakit
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/paham_akreditasi_rumah_sakit
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019