jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Nasib Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pada Saat Mulai Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan

18 May 2012

1 Januari 2014. PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara tegas menyatakan bahwa pada saat itu a) PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek(Persero) menjadi aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; c) Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (paling lama 1 Juli 2015).

Kemudian dalam Pasal 69 UU BPJS ditentukan bahwa pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang BPJS tidak menentukan nasib Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah statusnya sebagai peraturan pelaksanaan UU Jamsostek masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU BPJS dan UU SJSN atau harus disesuaikan dengan UU BPJS dan UU SJSN atau bahkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

UU BPJS bungkam mengenai hal ini.

Apakah pembentuk Undang-Undang ragu-ragu menyatakan status hukum Peraturan Pemerintah tersebut? Padahal menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 148, “Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.”

Tidak jelasnya penentuan status Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana beberapa kali diubah, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal salah satu pertimbangan dibentuknya UU BPJS menurut Penjelasan Umum UU BPJS adalah, ”guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.”

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penafsiran untuk menentukan nasib Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tersebut.

Salah satu cara penafsiran yang dapat dilakukan ialah dengan menghubungkan ketentuan Pasal 69 UU BPJS dengan Pasal 68 huruf b, dan Pasal 70 UU BPJS.

Pasal 68 huruf b UU BPJS menentukan bahwa pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. Artinya ketentuan yang dinyatakan tetap berlaku hanya yang berkenaan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Sedangkan Pasal 16 UU Jamsostek yang mengatur mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tidak berlaku sejak 1 Januari 2014. Demikian pula Pasal 17 sampai dengan Pasal 35 UU Jamsostek.

Sehubungan dengan itu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana beberapa kali diubah, sepanjang mengatur mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tidak berlaku, sejak berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan , karena program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dialihkan kepada BPJS Kesehatan menjadi program Jaminan Kesehatan.

Pengaturan program Jaminan Kesehatan mengikuti ketentuan peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan.

Kemudian, Pasal 70 UU BPJS menentukan, ”Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat a) 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; b) 2 (dua ) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan ”

Pasal 70 UU BPJS memberikan tenggat waktu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lama sampai 25 November 2013. Artinya peraturan pelasanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan harus ditetapkan paling lama pada 25 November 2013. Pada saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang telah beberapa kali diubah harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, untuk kepastian hukum.

Pada saat BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sudah menggunakan peraturan pelaksanaan baru yang ditentukan dalam UU BPJS.

Dengan demikian UU BPJS dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program Jaminan Sosial sebagaimana dikehendaki pembentuk Undang-undang, dapat diwujudkan.

Pada sisi lain harapan masyarakat untuk jangkauan kepesertaan jaminan sosial yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang lebih baik semakin menunjukkan titik terang.

Sekarang tergantung kepada Pemerintah sebagai regulator, apakah sanggup menyelesaikan pembentukan peraturan pelasanaan UU SJSN dan UU BPJS dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang?

Pemerintah dengan kewenangan, dukungan sumber daya yang dimiliki seharusnya sanggup menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU BPJS pada waktunya dengan materi muatan yang jelas, bersifat operasional dan harmonis.

Tinggal ada kemauan politik atau tidak?

Yang lebih penting lagi kemauan politik tersebut harus dituangkan ke dalam rencana kerja dengan skala prioritas yang jelas, serta diikuti oleh program aksi yang nyata.  

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Nasib Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pada Saat Mulai Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/nasib_peraturan_pemerintah_nomor_14_tahun_1993_pada_saat_mulai_beroperasinya_bpjs_ketenagakerjaan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019