jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - MK Tegaskan Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S. H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 15 August 2012

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 70/PUU-IX/2011 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2012,menyatakan antara lain ”mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”.

Dalam  putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN,bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, jika dimaknai  meniadakan hak pekerja untuk mendaftarakan diri sebagai peserta program jaminan sosial apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan ”pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan permohonan para Pemohon M. Komarudin dkk mewakili Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Andi Asrun, S.H. MH dan Merlina, S.H.

Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh ke badan penyelenggara yaitu PT Jamsostek.

Selanjutnya Pemohon mengemukakan bahwa kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi memenuhi hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan, sehingga menurut para Pemohon,Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat(1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan ”Program jaminan Sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang didaftarkan ke BPJS oleh pemberi kerja, atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PERTIMBANGAN HUKUM MK

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa meskipun ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN “secara tegas membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Kemudian dikemukakan”Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iuran, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut”.

Selanjutnya dikemukakan ”Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya,padahal pada kenyataanya,walaupun Undang-Undang tersebut memberikan saksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya, maka  banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas  jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kemudian ditambahkan ”Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jamsostek atau penyelenggara SJSN akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial yang memmungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, maka sudah seharusnya Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN  harus dinyatakan konstitusional bersyarat.   

Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek selengkapnya  harus dibaca ”Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial.”

Pasal 13 ayat (1) UU SJSN selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”

KONSEKUENSI PUTUSAN MK

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011,putusan MK bersifat final and binding.

Artinya sejak diucapkan putusan MK langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta  tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Konsekuensinya sejak 8 Agustus 2012 pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan atau pemberi kerja, apabila perusahaan atau pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang telah ada dan/atau Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang sedang disusun harus menyesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Dalam peraturan pelaksanaan tersebut harus diatur secara jelas tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh  sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
MK Tegaskan Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/mk_tegaskan_hak_pekerja_untuk_mendaftarkan_diri_sebagai_peserta_program_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019