jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Membuat DJSN Bertaji Sebagai Pengawas Eksternal BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahendra 25 May 2012

 

Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan DJSN pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen.

Dalam Penjelasannya dikemukakan, ”DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial.” Selanjutnya dikemukakan, ”Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.”

Fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan termasuk pengawasan terhadap penyelenggara program jaminan sosial, telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan fungsi, tugas dan wewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan.

Tak Terpisahkan dari Kewenangan Monitoring dan Evaluasi

Bagaimana dengan fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DJSN terhadap BPJS?

Pengawasan ekternal yang dilakukan oleh DJSN, tidak bisa dipisahkan dari kewenangan DJSN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang menentukan “DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial.”

Dalam Penjelasannya dikemukakan, ”Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program Jaminan Sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.”

Melakukan monitoring secara etimologis bermakna ”mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus.”

Tujuan khususnya dalam kaitan ini adalah:

  1. menjamin terselenggaranya program Jaminan Sosial, yang pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
  2. menjaga tingkat kesehatan keuangan BPJS, dana amanat yang merupakan dana titipan dari peserta dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial.

Hasil monitoring tersebut kemudian dievaluasi, artinya diberikan penilaian secara objektif sebagai bahan masukan untuk melakukan tindakan pencegahan, atau tindakan korektif dan perbaikan kinerja.

Pengawasan eksternal DJSN terhadap BPJS sangat strategis sifatnya dalam mengawal terselenggaranya program Jaminan Sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan UU SJSN junto UU BPJS.

UU SJSN maupun UU BPJS tidak memerintahkan pengaturan lebih lanjut pengawasan DJSN terhadap BPJS ke peraturan pelaksanaan.

Membuat DJSN Bertaji

Meskipun demikian, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai pengawasan eksternal DJSN terhadap BPJS.

Penjelasan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengemukakan ”Yang dimaksud “ menjalankan UU sebagaimana mestinya ”adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan.”

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur secara jelas dan operasional fungsi, tugas dan wewenang DJSN, ruang lingkup pengawasan, tata cara pelaksanaan pengawasan eksternal DJSN terhadap BPJS.

DJSN sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden, harus benar-benar dibuat bertaji mengawasi BPJS. Hanya dengan demikian pengawasan akan berjalan secara efektif.

Pemerintah perlu segera mempersiapkan RPP tentang Pengawasan Eksternal BPJS oleh DJSN, sebagai dasar hukum yang bersifat operasional agar pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap BPJS oleh DJSN berjalan efektif.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Membuat DJSN Bertaji Sebagai Pengawas Eksternal BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/membuat_djsn_bertaji_sebagai_pengawas_eksternal_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019