jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Memaknai Secara Benar Prinsip Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bersifat Wajib

Oleh: A. A. Oka Mahendra 29 July 2011

 

Sejak RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dibahas di DPR banyak wacana mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beragam pendapat dan pandangan dilontarkan. Ada yang konstruktif dan ada pula yang lepas dari konteks UU SJSN yang seharusnya menjadi titik tolak pembahasan.

Banyaknya wacana mengenai SJSN cukup melegakan, karena masyarakat mulai sadar bahwa bangsa Indonesia sejak 19 Oktober 2004 telah memiliki UU SJSN.

UU SJSN yang diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, ternyata belum dilaksanakan secara optimal.

Salah satu wacana yang cukup menarik ialah mengenai prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Prinsip kepesertaan bersifat wajib ini merupakan salah satu unsur yang membedakan SJSN dengan sistem jaminan atau asuransi komersial.

Dalam SJSN kepesertaan diwajibkan berdasarkan UU SJSN, artinya seseorang tidak bebas untuk menentukan apakah ia akan menjadi peserta atau tidak program jaminan sosial yang ditentukan dalam Undang-undang. Demikian pula BPJS tidak dapat memilih siapa yang diterima atau tidak diterima menjadi peserta yang akan ditanggungnya.

Sebaliknya dalam sistem asuransi komersial prinsip kepesertaan yang dianut adalah kesukarelaan, berdasarkan kesepakatan tertanggung dan penanggung. Seseorang bebas menentukan pilihannya apakah akan menjadi peserta asuransi komersial atau tidak. Demikian pula penanggung bebas menentukan apakah ia akan menanggung seseorang yang ingin menjadi peserta program asuransi yang ditawarkan.

Kesepakatan di antara kedua pihak tersebut menentukan terjadi atau tidaknya perjanjian asuransi yang dituangkan ke dalam polis, yaitu bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

MAKNA KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB DALAM SJSN

Kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, sehingga dapat terlindungi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, apabila mereka mengalami risiko yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Peserta jaminan sosial menurut UU SJSN adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN secara imperatif wajib menjadi peserta. Undang-undang yang mewajibkan mereka. Mau tidak mau mereka harus menjadi peserta program jaminan sosial. Atau dengan kata lain perikatan antara tertangggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial timbul karena Undang-undang.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa kepesertaan seseorang dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja, atau bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu iurannya dibayar oleh Pemerintah.

PENTAHAPAN

Meskipun UU SJSN menentukan kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan meraka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat.

UU SJSN memungkinkan pentahapan pelaksanaan kepesertaan, untuk seluruh program jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN. Jadi pentahapan di sini bukan berkenaan dengan jenis program, tetapi berkenaan dengan segmen kepesertaan.

Cakupan kepesertaan bagi seluruh rakyat ini biasa disebut dengan universal coverage. Pemerintah mencanangkan universal coverage untuk program jaminan kesehatan pada tahun 2014. Sedangkan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian belum ditetapkan target waktunya.

UU SJSN juga menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program yang diikuti. Pentahapan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Sayangnya Peraturan Presiden dimaksud sampai sekarang belum ditetapkan, sehingga tidak jelas road map menuju cakupan kepesertaan yang menyeluruh bagi pekerja.

Mengenai iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima upah, UU SJSN menentukan bahwa secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Selain itu UU SJSN juga menentukan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS.

Selanjutnya ditentukan bahwa pada tahap pertama iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah adalah untuk program jaminan kesehatan. Ketentuan mengenai pembayaran iuran bagi penerima bantuan iuran program jaminan sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sayangnya sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut juga belum ditetapkan.

UU SJSN menentukan bahwa peserta berhak memperoleh manfaat dari program jaminan sosial yang diikuti. Prioritas untuk program jaminan kesehatan adalah untuk pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

Bagi mereka yang mampu membayar iuran, 5 program jaminan sosial yang ditentukan dalam UU SJSN (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian) merupakan hak mereka. Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak memenuhi hak tersebut, karena iuran dibayar oleh peserta dan/atau pepberi kerja sesuai dengan ketentuan UU SJSN.

Kesalahan persepsi mengenai tahapan pelaksanaan program jaminan sosial perlu segera diluruskan agar rakyat tidak dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan sosial, yang dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945. -

 

© Martabat, Juli 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Memaknai Secara Benar Prinsip Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bersifat Wajib
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/memaknai_secara_benar_prinsip_kepesertaan_program_jaminan_sosial_bersifat_wajib
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019