jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Maklumat Pelayanan

Oleh: A.A. Oka Mehaendra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 10 December 2013

Mungkin tidak banyak orang yang menyadari bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk dalam kategori penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud dengan “Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.

BPJS dibentuk dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya  merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui program ini,setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup  yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki masa tua atau pensiun.

UU menentukan BPJS berbentuk badan hukum publik dan Bertanggung Jawab kepada Presiden.

WAJIB MENYUSUN DAN MENETAPKAN

 Sebagai penyelenggara pelayanan publik, BPJS menurut UU Pelayanan Publik berkewajiban menyususun dan menetapkan maklumat pelayanan.

Maklumat pelayanan   merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Komponen standar pelayanan menurut Pasal 21 UU Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya meliputi:

  1. dasar hukum;
  2. persyaratan;
  3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  4. jangka waktu penyelesaian;
  5. biaya/ tarif;
  6. produk pelayanan;
  7. sarana,prasarana, dan/ atau fasilitas;
  8. kompetensi pelaksana;
  9. pengawasan internal;
  10. penanganan pengaduan,saran,dan masukan;
  11. jumlah pelaksana;
  12. jaminan pelayanan yang memberikan  kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-garuan; dan
  14. evaluasi kinerja pelaksana.

Maklumat pelayanan tersebut wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Artinya penginformasian kepda khalayak dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca dan diakses.

Maklumat  pelayanan sebagai kewajiban  BPJS kepada masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian sebagai janji harus ditepati, Tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap janji merupakan perbuatan tidak terpuji yang dapat menurunkan kredibilitas BPJS.

Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan maklumat pelayanan menuntun para pelaksana untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Selanjutnya, sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan  penyelenggara kepada masyarakat maklumat pelayanan merupakan tolok ukur bagi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Masyarakat sebagai pihak yang dilayani berhak antara lain untuk mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/ atau pemenuhan pelayanan, dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

TERLUPAKAN

Sebagaimana diketahui, BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya.

Masalahnya sekarang ialah apakan BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi paling lambat pada 1 Juli 2015 telah siap untuk memenuhi kewajibannya menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan?

Jangan-jangan masalah yang sangat penting ini terlupakan, karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan menjelang transformasi dari BUMN menjadi badan hukum publik.

Tentunya kita berharap dalam waktu yang masih tersedia, maklumat pelayanan dapat disusun dan ditetapkan serta dipublikasikan secara jelas dan luas. Agar publik mengetahuinya sehingga dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaannya dilapangan.

Pada era  keterbukaan dewasa ini setiap penyelenggara pelayanan publikharus terbuka kepada masyarakat yang dilayani dan bersedia dikontrol.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Maklumat Pelayanan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/maklumat_pelayanan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019