jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Kupas Tuntas Urun Biaya dalam JKN

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 04 February 2019

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, setiap Peserta JKN akan diwajibkan membayar urun biaya dengan besaran yang bervariasi. Permenkes No. 51/2018 adalah pelaksanaan Pasal 81 ayat (4) Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Permenkes No. 51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu dimaksudkan untuk kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Siapa yang Harus Membayar Urun Biaya

Urun biaya merupakan tanggung jawab sendiri yang dibayar peserta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Jadi, urun biaya hanya dikenakan pada jenis pelayanan kesehatan yang rawan disalahgunakan.

Pengenaan urun biaya diwajibkan bagi seluruh Peserta JKN, kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pihak fasilitas kesehatan wajib untuk menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besaran urun biaya kepada Peserta atau keluarga Peserta sebelum memberikan pelayanan kesehatan. Pemberian informasi dapat dilakukan secara langsung saat pendaftaran dan tidak langsung melalui kanal media informasi yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan.

Untuk mendapatkan penjaminan di RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan.

Nantinya, urun biaya ini dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan sebelum pulang ke rumah. Besaran klaim yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada pihak RS adalah sebesar biaya pelayanan yang diberikan oleh RS dikurangi besaran urun biaya yang dibayarkan oleh Peserta.

Urun Biaya Belum Berlaku

Aturan mengenai urun biaya belum berlaku bagi Peserta JKN karena, Permenkes No. 51/2018 baru mengatur tentang prosedur dan besaran urun biaya, sedangkan jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan urun biaya belum ditetapkan.

Untuk penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi, dan pihak lain yang terkait. Tim tersebut bertugas untuk melaksanakan kajian, melaksanakan uji publik, dan membuat rekomendasi.

Berdasarkan hasil kajian dan uji publik, tim akan menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Menkes sebagai dasar penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam JKN, rekomendasi harus disampaikan kepada Menteri paling lama 3 minggu sejak penugasan dan dalam jangka waktu paling lama satu minggu sejak rekomendasi diterima, Menkes dapat menetapkan atau menolak seluruh atau sebagian usulan rekomendasi yang diajukan oleh tim.

Berdasarkan amanat Pasal 105 Perpres No. 82/2018, maka peraturan mengenai jenis pelayanan kesehatan yang akan dikenakan urun biaya akan ditetapkan maksimal pada pertengahan Maret mendatang.

Lantas berapa besarannya urun biaya tersebut? Simak rinciannya.

Urun Biaya Rawat Jalan: Rp10.000—Rp350.000

Pasal 9 ayat (2) huruf b menyebutkan Peserta dikenakan urun biaya sebesar Rp. 10.000,00 untuk setiap kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS Kelas D, dan klinik utama. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.[1]

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disebutkan, urun Biaya Rp20.000 akan dikenakan kepada Peserta untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan ke RS Kelas A dan RS Kelas B.

Permenkes No. 51/2018 juga mengatur tentang nilai nominal maksimal atas biaya pelayanan kesehatan untuk kurun waktu tertentu, Pasal 9 ayat (2) huruf c mengatur urun biaya yang dikenakan kepada Peserta maksimal Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu 3 bulan, berlaku sama untuk seluruh kelas RS dan klinik utama.

Apabila Peserta sudah melakukan 20 kali kunjungan namun urun biaya yang telah dikeluarkan belum mencapai Rp. 350.000,00, Peserta akan tetap dikenakan urun biaya untuk setiap kunjungan rawat jalan tingkat lanjut.

Namun, jika dalam jangka waktu 3 bulan, urun biaya yang dikenakan kepada Peserta sudah melebihi batas maksimal Rp. 350.000,00 untuk 20 kali kunjungan, maka pada kunjungan ke-21 dalam 3 bulan tersebut Peserta harus membayar sendiri biaya kunjungan rawat jalan tingkat lanjut yang dilakukan.

Urun biaya akan dikenakan kembali pada periode 3 bulan selanjutnya (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember) dan hitungan kunjungan rawat jalan tingkat lanjut akan dimulai dari awal (nol).

 

Berikut simulasi kunjungan rawat jalan Bapak Anto dalam kurun waktu 3 bulan (Januari-Maret).

Urun Biaya Rawat Inap: 10% dan maksimal Rp. 30.000.000,00

Untuk rawat inap tingkat lanjut, urun biaya dikenakan sebesar 10% dari biaya pelayanan dihitung dari dari total tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap. Bila rawat inap di atas kelas satu, maka urun biaya sebesar 10% dihitung dari total tarif INA-CBG.

Urun biaya untuk rawat inap tingkat lanjut ditetapkan paling tinggi sebesar Rp30.000.000.

Simulasi

Bu Sinta adalah seorang ibu yang tengah hamil 9 bulan. Ia merupakan Peserta JKN yang mendapatkan hak perawatan kelas I. Jelang persalinan, Bu Sinta di rawat inap di sebuah RS Swasta Kelas B. Bu Sinta memutuskan untuk melahirkan dengan proses caesar atas kemauannya sendiri.

Simulasi

Pak Zaki dirawat di kelas VIP sebuah RS Swasta Kelas A. Pak Zaki adalah Peserta JKN dengan hak perawatan kelas I. Pak Zaki mendapatkan perawatan untuk beberapa penyakit yakni, infeksi gastrointestinal (berat) dan gastroenteritis (berat).

 

No alt text provided for this image

 

 [1]Peraturan Menteri Kesehatan No. 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kupas Tuntas Urun Biaya dalam JKN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/kupas_tuntas_urun_biaya_dalam_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019