jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Konsistensi Dalam Penggunaan Istilah Hukum

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. 06 July 2012

Dickerson (The Fundamental of Legal Drafting, 1986:15) antara lain mengemukakan, ”Probably the most important formal technique for uncovering hidden inadequacies is to strive for complete internal consistency of terminology, expression, and arrangement.”

Harus dihindari penggunaan satu kata yang sama untuk lebih dari satu arti, atau sebaliknya harus dihindarkan penggunaan kata yang berbeda untuk satu ide yang sama.

Meskipun konsistensi penggunaan istilah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, namun dalam praktek para birokrat, praktisi dan jurnalis sering tidak konsisten dalam menggunakan satu istilah hukum.

Baru-baru ini Media Indonesia terbitan 30 Juni 2012, menulis judul berita ”Majikan Ikut Tanggung Premi SJSN”. Selanjutnya dalam isi berita 6 (enam) kali digunakan istilah ”iuran premi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak digunakan istilah “premi” apalagi istilah “iuran premi”. Undang-Undang SJSN menggunakan istilah “iuran”. Begitu pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Yang dimaksud dengan “iuran” menurut Pasal 1 angka 10 UU SJSN jo. Pasal 1 angka 6 UU BPJS adalah “sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. ”

Iuran ini dan hasil pengembangannya merupakan dan titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi peserta jaminan sosial (periksa Penjelasan Pasal 4 UU SJSN jo. Penjelasan Pasal 4 huruf h UU BPJS). Istilah “premi”digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pasal 246 KUHD menentukan antara lain ”dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi.” Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi komersial karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung kepada jumlah asuransi yang disetujui tertanggung pada saat diadakan asuransi (Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2006:198).

Dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko yang dipertanggungkan kepadanya oleh tertanggung setelah tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat konsensual dari perjanjian timbal balik dalam asuransi. Artinya, sejak terjadinya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung timbulah hak dan kewajiban di antara kedua pihak.

Kriteria premi asuransi adalah:

  1. dalam bentuk sejumlah uang;
  2. dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
  3. sebagai imbalan pengalihan risiko;
  4. dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

(Periksa, Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2006:104).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa istilah “iuran” dan “premi” masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Konsep yang terkandung di dalam kedua istilah hukum tersebut berbeda, sehingga tidak bisa dipertukarkan begitu saja penggunaannya. Apalagi digabung menjadi satu istilah yang aneh dan membingungkan, seperti istilah ”iuran premi” yang sulit didefinisikan atau diberi arti.

Sehubungan dengan itu, semua pihak diharapkan tertib dan konsisten menggunakan istilah hukum yang sudah diberi pengertian yang spesifik dalam Undang-Undang. Tiap-tiap istilah hukum mengandung konsep hukum yang memberi arti khas terhadap istilah tersebut.

Konsitensi penggunaan istilah hukum penting agar tidak membingungkan masyarakat. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Konsistensi Dalam Penggunaan Istilah Hukum
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/konsistensi_dalam_penggunaan_istilah_hukum
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019