jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Kesehatan Kerja

Oleh: Jamsos Indonesia 22 July 2011

Kesehatan Kerja

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Oleh karena itu kesehatan kerja diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XII yang terdiri dari Pasal 164 sampai dengan Pasal 166.

Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal, yaitu pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan informal, yaitu pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya kesehatan kerja dimaksud berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Upaya kesehatan kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja yang berlaku bagi upaya kesehatan.

Kewajiban Pengelola Tempat Kerja

UU Kesehatan menentukan 3 kewajiban pengelola tempat kerja, yaitu:

  1. Menaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat; serta
  2. Bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Pekerja diwajibkan oleh UU Kesehatan untuk menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. UU Kesehatan juga menentukan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi yang bersangkutan.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif dalam pemilihan calon pegawai untuk memperoleh pegawai/pekerja yang memenuhi standar kesehatan yang ditentukan, sehingga produktifitas pekerja optimal.

Kewajiban Majikan atau Pengusaha

UU Kesehatan menentukan 3 kewajiban majikan atau pengusaha, yaitu:

  1. Menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan;
  2. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja; dan
  3. Menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh poekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditentukan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana tersebut di atas. Tidak ada penjelasan mengenai cara memberikan dorongan dan bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Kesehatan Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juga mengatur ikhwal kesehatan kerja dalam satu paragraf dengan keselamatan kerja. Pengaturan dalam Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan sangat sumir.

Dalam passal tersebut antara lain ditentukan sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Disharmoni dengan UU SJSN

Disharmoni peraturan terjadi antara Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa upaya kesehatan hanya meliputi pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan. Sedangkan Pasal 22 ayat (1) UU SJSN menentukan pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Selain itu, Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan yang menentukan bahwa majikan atau pengusahan wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU SJSN yang menentukan, “Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya” dan dengan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN yang menentukan bahwa iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

 


© MARTABAT, Juli 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kesehatan Kerja
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/kesehatan_kerja
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019