jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - IURAN JAMINAN PENSIUN

Oleh: AA. Oka Mahendra 23 February 2016

Dalam tulisan yang lalu telah dipaparkan secara rinci ikhwal Manfaat Pensiun, meliputi Pensiun Hari Tua, Pensiun Cacat, Pensiun Janda atau Duda, Pensiun Anak atau Pensiun Orang Tua.

Sekarang pembahasan kita lanjutkan mengenai Iuran. Pembahasan difokuskan pada besaran Iuran, pihak yang menanggung pembayaran, upah yang dijadikan dasar perhitungan Iuran, dan cara pembayaran Iuran.

Besaran Iuran dan Pihak Yang Menanggung

Sebelum menjelaskan mengenai besaran Iuran terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa menurut Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, ”Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.”

Pembayaran Iuran Jaminan Pensiun bersifat mandatori, wajib dipenuhi, karena Iuran merupakan energi yang memungkinkan berfungsinya program Jaminan Pensiun secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Peserta dan anggota keluarganya.

Pada ayat (2) ditentukan, “Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.

Iuran sebesar 3% per bulan tersebut wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

a.      2% (dua persen) dari Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan

b.      1% (satu persen) dari Upah ditangggung oleh Peserta.

Besaran Iuran tersebut dievaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen.

Aktuaris independen ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan secara objektif sebagai dasar penyesuaian besaran Iuran.

Hasil evaluasi yang dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun itu digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tidak menentukan secara tegas bagaimana tahapan penyesuaian Iuran menuju 8% tersebut direncanakan.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas: Upah pokok dan Tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan.

Batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

Penetapan batas paling tinggi Upah bersifat regresif. Menguntungkan  Peserta yang menerima Upah di atas Rp.7.000.000,00 setiap bulan. Peserta yang menerima Upah di atas Rp.7.000.000,00 setiap bulan akan membayar Iuran yang lebih kecil persentasenya dari Upah yang diterima jika dibandingkan dengan yang dibayar oleh Peserta yang menerima Upah di bawah batas Upah paling tinggi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015.

Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 memberi kewenangan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi  yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun, dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.

Selanjutnya ditentukan, ”BPJS Ketenagkerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun, paling lama 1(satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto.

Tahun 2016 ini BPJS Ketenagkerjaan diharapkan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 menentukan bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya secara bersama-sama dengan  Iuran Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran tersebut disetorkan kepada BPJS Ketenagkerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Keterlambatan penyetoran Iuran oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya disetor oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Denda tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang dibayarkan bersamaan dengan total Iuran yang tertunggak.

Denda keterlambatan tersebut merupakan aset dana Jaminan sosial program Jaminan Pensiun.

Iuran yang belum dilunasi merupakan piutang Dana Jaminan Sosial program Jaminan Pensiun.

Wajib Dibayar Lunas

Tata Cara Pembayaran Iran diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPJS Ketegnagakejaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaaan Dan Pembayaran iuran Program Jaminan Pensiun.

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengulang beberapa Pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Selain itu ada beberapa Pasal yang mengatur secara teknis tata cara pembayaran yang perlu mendapat perhatian Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pasal 20 ayat (3) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor  5 Tahun 2015 menentukan, ”Pemberi Kerja wajib membayar Iuran pertama secara lunas untuk bulan Iuran saat Pekerja mulai menjadi Peserta dan Iuran bulan selanjutnya seperti dinyatakan dalam formulir kepesertaan.

Pada ayat(4) ditentukan, ”Iuran setiap bulan wajib dibayarkan secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran Iuran untuk seluruh jenis program yang diikuti dengan melampirkan formulir beserta data pendukungnya”.

Selanjutnya pada ayat(5) ditentukan, ”Dalam hal tidak terdapat perubahan upah dan tenaga kerja, pembayaran Iuran setiap bulan oleh Pemberi Kerja  kepada BPJS Ketenagkerjaan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya dengan melampirkan formulir rekapitulasi rincian pembayaran Iuran.”

Wajib Dibayar Secara Berurutan

Pemberi Kerja, menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 wajib membayar Iuran setiap bulan secara berurutan dihitung berdasarkan Upah yang diterima oleh pekerja pada bulan bersangkutan.

Apabila Pemberi Kerja membayar Iuran setiap bulan  tidak berurutan, BPJS Ketenagkerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh Iuran berikutnya untuk melunasi kekurangan Iuran bulan sebelumnya.

Kekurangan, Kelebihan , Bukti Pembayaran , dan Menunggak Pembayaran Iuran

Dalam hal Pemberi Kerja membayar Iuran kurang dari yang sebenarnya, menurut Pasal 22 ayat(3) Peraturan BPJS ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 BPJS Ketenagkerjaan memperhitungkan  sebagian atau seluruh Iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan Iuran bulan sebelumnya.

Pada ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal Pemberi kerja karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Iuran setiap bulan, Pemberi Kerja tetap wajib data melalui formulir yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

a.      data mutasi pekerja dan rekapitulasi rincian Iuran apabila pada bulan yang bersangkutan terjadi perubahan tenaga kerja, upah dan jenis program yang diikuti; atau

b.      rekapitulasi rincian saja apabila pada bulan yang bersangkutan tidak terjadi perubahan tenaga kerja, upah dan jenis program yang diikuti.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan memberikan bukti penerimaan Iuran kepada Pemberi Kerja atas Iuran yang diterimanya.

Pada ayat (2) ditentukan bahwa mekanisme pembayaran Iuran dan denda oleh Pemberi Kerja  dilaksanakan melalui kanal pembayaran Iuran yang ditentukan oleh BPJS Ketenagkerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat(1)ditentukan bahwa BPJS Ketenagkerjaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Kerja yang menunggak pembayaran Iuran dan/atau denda keterlambatan sesuai dengan mekanisme penagihan tunggakan yang ditetapkan oleh BPJS ketenagkerjaan.

Pada ayat(2) ditentukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran kepada pemberi kerja yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Iuran dan/atau formulir rekapitulasi rincian pembayaran Iuran secara lengkap dan benar.

Pemberi Kerja menurut ayat (3) wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan Iuran tersebut, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan atau paling lama bersamaan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja, maka akan diperhitungkan dengan Iuran bulan berikutnya.

Mekanisme pemberitahuan pembayaran Iuran disampaikan melalui surat atau kanal pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
IURAN JAMINAN PENSIUN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/iuran_jaminan_pensiun
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016