jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Data Terpadu Fakir Miskin

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 02 March 2012

Konstitusi Negara R.I. mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Tetapi ketika ditanya berapa banyak fakir miskin, siapa saja orangnya, dimana mereka berada, apa mata pencahariannya, tidak ada satu jawaban yang pasti. Masing-masing instansi punya data sendiri, yang berbeda dengan data instansi lainya.

Hal itu terjadi karena masing-masing menentukan kriteria dan metodologi pendataan sendiri, disesuaikan dengan kepentingan sektor masing-masing. Implikasinya ialah penanganan fakir miskin sering tidak tepat sasaran. Apalagi jika kepentingan politik turut berbicara, terutama menjelang pemilihan umum.

Berbagai macam program untuk “membantu” fakir miskin dikemas untuk pencitraan partai atau pencitraan diri seorang calon, agar terkesan pro rakyat miskin.

Tanpa didukung data fakir miskin yang jelas, akurat dan terpadu, maka program penangan fakir miskin bisa salah alamat dan sulit diukur hasilnya. Hanya menjadi program “kosmestik” yang tidak menyentuh akar persoalan secara tepat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menentukan pentingnya penetapan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin dan verifikasi dan validasi data yang berbasis teknologi dan dijadikan sebagai data terpadu.

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN

Kriteria fakir miskin ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kriteria dimaksud menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Kecuali apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur. Gubernur meneruskannya kepada Menteri Sosial.

Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data dimaksud kepada Bupati/Walikota melalui camat. Bupati/Walikota kemudian menyampaikan pendaftaran atau perubahan data dimaksud kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.

Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan data tersebut.

DATA TERPADU

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Setelah data disampaikan kepada Menterei Sosial, selanjutnya ditetapkan. Penetapan data fakir miskin oleh Menteri Sosial merupakan dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Data terpadu yang menjadi tanggung jawab Menteri Sosial dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan fakir miskin meliputi pula pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas. Data terpadu fakir miskin sangat diperlukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu pertama untuk menetapkan jumlah dan identitas fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran yang secara bertahap didaftarkan oleh Pemerintah sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS.

Kedua, menentukan secara akurat alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembayaran Bantuan Iuran jaminan social. Pada tahap pertama, dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu .

Data terpadu fakir miskin yang dikelola dengan baik, mencegah terjadinya “permainan” atau manipulasi data fakir miskin, serta menjamin program jaminan sosial bagi fakir miskin tepat sasaran. 

 

© Martabat, www.jamsosindonesia.com - 2012

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Data Terpadu Fakir Miskin
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/data_terpadu_fakir_miskin
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016