jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Daftar Pekerja Sebagian, Pengusaha Tanggung Santunan Milyaran

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 03 January 2019
Refleksi Korban Penembakan Pekerja Proyek Trans Papua di Nduga yang Tidak Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
 
Perusahaan daftar sebagian (PDS) terus berlangsung bagaikan penyakit kronis jaminan sosial yang sulit diberantas. PT Istaka Karya, BUMN kontraktor pada proyek Trans Papua, mangkir mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Malang bagi korban dan keluarganya, sial bagi pengusaha.
 
Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebuah peribahasa yang menggambarkan kondisi para ahli waris pekerja PT Istaka Karya yang tewas dalam penembakan di Nduga, Provinsi Papua oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pada 2 Desember lalu. Malang bagi ahli waris karena para korban penembakan belum dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sial juga bagi pengusaha karena ia wajib membayar santunan sebesar yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 
Berbagai alasan dilontarkan untuk mengelak kewajiban pengusaha atas pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mulai dari status kepegawaian sebagai karyawan kontrak hingga administrasi yang berada di lokasi proyek bukan termasuk tanggung jawab manajemen perusahaan. 1
 
Konflik antara keluarga korban dan perusahaan tak terelakkan. Keluarga menilai santunan yang diberikan oleh PT Istaka Karya terlampau kecil, hanya Rp. 24 juta per jiwa. Pengusaha berdalih tragedi penembakan terjadi pada saat pekerja tengah beristirahat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. 2
 

Status Karyawan Kontrak Tidak Bisa Jadi Alasan

Seperti diberitakan dalam berbagai platform berita, PT Istaka Karya sebetulnya merupakan salah satu perusahaan yang telah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. 3,4 Namun, perusahaan tersebut belum mendaftarkan kepesertaan pekerja untuk proyek Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Nduga ke BPJS Ketenagakerjaan.2 Fenomena ini lazim disebut dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS Tenaga Kerja).

Status pekerja yang hanya karyawan kontrak seharusnya tidak perlu diperdebatkan karena telah jelas diatur dalam Pasal 53 PP Nomor 44 Tahun 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor usaha jasa konstruksi, yang meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).
 

Frasa pemberi kerja meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Dalam kasus ini merujuk pada PT Istaka Karya selaku penyedia jasa konstruksi dan Negara sebagai pengguna jasa konstruksi. PT Istaka Karya telah mangkir dari kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya.

Transfer Risiko Kepada BPJS Ketenagakerjaan

Perbedaan penafsiran terhadap ‘kecelakaan kerja’ menjadi penyulut dari selisih pendapat antara pihak PT Istaka Karya dengan keluarga korban. PT Istaka Karya bersikeras bahwa besaran santunan senilai Rp. 24 juta yang berikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan, keluarga korban bersepakat bahwa peristiwa penembakan yang terjadi pada saat pekerja memutuskan untuk libur termasuk ke dalam kategori kecelakaan kerja.

Perusahaan dapat terhindar dari konflik dengan keluarga korban apabila menaati ketentuan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Sehingga pihak PT Istaka Karya hanya perlu melaporkan kejadian kepada BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya transfer risiko (termasuk penetapan kategori kecelakaan kerja) akan sepenuhnya menjadi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan.

Kontraktor Tanggung Pil Pahit

Maraknya fenomena PDS tenaga kerja, disinyalir terjadi karena pola pikir ‘tidak mau rugi’. Pembayaran iuran masih dianggap sebagai biaya pengeluaran dalam jumlah besar bukan sebagai investasi jaminan sosial pekerja.
 
Padahal justru sebaliknya, dengan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu artinya perusahaan sudah mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko pekerjaan.
 
PDS tenaga kerja merugikan kedua belah pihak. Pekerja tidak terlindungi dengan jaminan ketenagakerjaan, sedangkan perusahaan harus menanggung biaya besar untuk memberikan santunan penuh sesuai amanat peraturan perundangan.
 
PT Istaka Karya harus menanggung biaya santunan 200 kali lipat lebih besar dibandingkan besaran iuran JKK dan JKm yang harusnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan (lihat tabel 1).
 
Apabila perusahaan patuh mendaftarkan seluruh pekerja yang menjadi korban ke dalam program JKK dan JKm BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya untuk iuran JKK dan JKm sebesar Rp. 13,5 juta (lihat tabel 2), 200 kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan nilai manfaat santunan JKK sebesar Rp. 158,5 juta per orang (lihat tabel 3) yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.
 
Akibat sikap egois dan kelalaiannya, Perusahaan akhirnya harus menanggung pil pahit; ingin berhemat Rp. 13,5 juta justru buntung Rp. 2 milyar.
 

Berikut adalah simulasi perhitungan iuran dan manfaat JKK dan JKm bagi karyawan korban penembakan KBSS di Nduga, Provinsi Papua.

Tabel 2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Sektor Jasa Konstruksi Proyek Trans Papua di Nduga
 
 
 
 
 
Tabel 3. Perhitungan Mafaat Bagi Masing-Masing Ahli Waris Korban Apabila Peristiwa Penembakan KKSB di Nduga Dikategorikan Sebagai Kecelakaan Kerja
 
 
 

1 Tempo. (2018). “Status Karyawan Istaka Karya Tertembak di Papua Masih Kontrak”. Online. (Diakses pada: Selasa, 18 Desember 2018 pukul 09.45 WIB). Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1154005/status-karyawan-istaka-karya-tertembak-di-papua-masih-kontrak/full&view=ok

2 Tirto.id. (2018). “Keluarga Korban Penembakan Nduga Hanya Dapat Santunan Rp 24 Juta”. Online. (Diakses pada: Selasa, 18 Desember 2018 pukul 08.55 WIB). Sumber: https://tirto.id/keluarga-korban-penembakan-nduga-hanya-dapat-santunan-rp24-juta-dbcW

3 CNN Indonesia. (2018). “BPJS Ungkap Istaka Karya Tak Jaminkan Pekerja yang Tewas di Nduga”. Online. (Diakses pada: Selasa, 18 Desember 2018 pukul 10.00 WIB) Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181208054947-92-352045/bpjs-ungkap-istaka-tak-jaminkan-pekerja-yang-tewas-di-nduga

4 Tirto.id. (2018). “Kasus Penembakan Nduga Buka Kelalaian Istaka Karya Soal BPJS TK”. Online. (Diakses pada: Selasa, 18 Desember 2018 pukul 10.15 WIB). Sumber: https://tirto.id/kasus-penembakan-nduga-buka-kelalaian-istaka-karya-soal-bpjs-tk-dbsD

5 Kompas.com. “Papua Tetapkan UMP 2018 Sebesar Rp. 2,89 Juta”. Online. (Diakses pada: Selasa, 18 Desember 2018 pukul 09.30 WIB). Sumber: https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/10031421/papua-tetapkan-ump-2018-sebesar-rp-289-juta

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Daftar Pekerja Sebagian, Pengusaha Tanggung Santunan Milyaran
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/daftar_pekerja_sebagian_pengusaha_tanggung_santunan_milyaran
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019