jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - BPJS Dapat Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Lembaga Lain

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 27 January 2012

Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU SJSN.

Negara memang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Yudi Latif (Negara Paripurna, 2011, hal 598) mengemukakan, ”Orientasi perekonomian yang mengarah kepada keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan dan jaminan sosial inilah menjadi misi dari Negara kesejahteraan Indonesia. ”

Jaminan sosial merupakan salah satu pilar untuk membangun solidaritas sosial atau kegotongroyongan, guna menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, apabila menghadapi resiko hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, menderita cacat, memasuki usia lanjut atau pensiun.

KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI/LEMBAGA LAIN

Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan tanggung jawab etis politis Negara atas kesejahteraan umum dalam masyarakat. Dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh ada rakyat yang kelaparan, atau sekarat dan menemui ajal karena tidak terjangkau oleh sistem jaminan sosial.

BPJS yang dibentuk dengan UU dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, perlu bersinergi dengan lembaga Pemerintah, dan/atau organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 51 ayat (1) UU BPJS menentukan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS bekerjasama dengan lembaga Pemerintah.

Seperti diketahui jaminan sosial merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena itu kerjasama BPJS dengan lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan regulasi dan kewenangan untuk menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria yang secara teknis berkaitan dengan tugas BPJS dalam menyelengagarkan program jaminan sosial perlu dijalin dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing.

Perlu ditegaskan bahwa kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Dalam Penjelasan ayat ini dikemukakan bahwa kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanan kepada Peserta. Kerjasama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain bersifat opsional, artinya tidak wajib untuk dilakukan, tetapi dapat dilakukan. Tolok ukurnya ialah untuk peningkatan kualitas BPJS sendiri ataupun kualitas pelayanan kepada Peserta.

Kemudian pada ayat (3) ditentukan bahwa BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.

Dalam Penjelasan ayat ini dikemukakan bahwa keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari ketentuan ayat (3) dapat dikemukakan bahwa BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia dalam organisasi atau lembaga internasional, dengan 2 syarat, yaitu:

  1. Terdapat ketentuan yang mengaharuskan bahwa keanggotaan organisasi atau lembaga internasional tersebut atas nama Negara; dan
  2. Mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antar lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

© Martabat, 27 Januari 2012 | 15.45

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS Dapat Bekerjasama Dengan Pemerintah Dan Lembaga Lain
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/bpjs_dapat_bekerjasama_dengan_pemerintah_dan_lembaga_lain
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019