jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Akreditasi, Jejaring, Sistem Rujukan, Keselamatan Pasien dan Perlindungan Rumah Sakit

Oleh: Jamsos Indonesia 27 May 2011

Pada artikel yang lalu telah dibahas ikhwal pengorganisasian dan pengelolaan klinik sebagai bagian dari penyelenggaraan Rumah Sakit. Sebagai kelanjutannya pada kesempatan ini dibicarakan tentang akreditasi, jejaring, sistem rujukan, keselamatan pasien dan perlindungan Rumah Sakit yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

AKREDITASI

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, undang-undang mewajibkan Rumah Sakit untuk diakreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Artinya sekurang-kurangnya tiap 3 tahun sekali Rumah Sakit wajib diakreditasi.

Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Lembaga independen tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Mengapa harus lembaga independen yang melakukan akreditasi?

Maksudnya ialah agar hasil yang diperoleh obyektif sesuai dengan standar yang berlaku. Objektifitas ini penting, karena Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

JEJARING DAN SISTEM RUJUKAN

Undang-undang tentang Rumah Sakit menentukan bahwa Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Jejaring tersebut meliputi informasi, sarana, prasarana, pelayanan, rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.

Terbentuknya jejaring tersebut sangat penting untuk menjalin sinergi antar regulator dengan pelaksana pelayanan dan antar sesama pelaksana pelayanan kesehatan yang muaranya ialah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selanjutnya ditentukan bahwa sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau permasalahan kesehatan. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

KESELAMATAN PASIEN

Undang-undang tentang Rumah Sakit mewajibkan Rumah Sakit menerapkan standar keselamatan pasien. Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi, serta meminimalisir timbulnya risiko.

Standar keselamatan pasien tersebut dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidk diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss).

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud di atas kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oeh Menteri Kesehatan. Pelaporan insiden keselamatan pasien tersebut di atas dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT

Undang-undang tentang Rumah Sakit selain mengutamakan keselamatan pasien juga memberikan perlindungan hukum kepada Rumah Sakit. Dengan demikian ada keseimbangan perlindungan kepentingan pasien dan Rumah Sakit.

Dalam Undang-undang tentang Rumah Sakit ditentukan bahwa Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Pasien dan/atau keluarganya yang menuntut Rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.

Penginformasian kepada media massa sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.

Selanjutnya Undang-undang tentang Rumah Sakit menentukan bahwa Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan. Pasien yang menolak pengobatan karena alasan finansial harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah.

Penjelasan di atas tidak mengemukakan secara terang apa yang dimaksud dengan “pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah”. Apakah mendapat jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU SJSN atau jaminan lain? Yang jelas, ketentuan tersebut bermakna bahwa Pemerintah dituntut mengalokasikan dana untuk menjamin hak pasien guna memperoleh pengobatan.

Sedikit berbeda dengan ketentuan di atas, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai hak setiap orang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Dalam ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa hak menerima atau menolak pertolongan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud di atas, tidak berlaku pada:

  1. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  2. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  3. gangguan mental berat.

Pasal 45 ayat (2) UU tentang Rumah Sakit menentukan bahwa Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien. 

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Akreditasi, Jejaring, Sistem Rujukan, Keselamatan Pasien dan Perlindungan Rumah Sakit
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/akreditasi_jejaring_sistem_rujukan_keselamatan_pasien_dan_perlindungan_rumah_sakit
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016